• Gerak Desak KPK Usut Indikasi Korupsi BPKS

    0

    Banda Aceh, jurnalsumatra.com – Gerakan Antikorupsi (GeRAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut sejumlah indikasi korupsi di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di Kota Sabang (Pulau Weh).
    “Tidak hanya kasus korupsi pembangunan dermaga, kami juga mendesak mengusut indikasi korupsi pembebasan tanah oleh BPKS,” kata Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh Hayatuddin Tanjung di Banda Aceh, Kamis.
    Menurut Hayatuddin, GeRAK Aceh pernah melaporkan indikasi korupsi pembebasan tanah oleh BPKS kepada KPK, karena berdasarkan investigasi GeRAK Aceh, ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
    Hayatuddin menyebutkan nilai anggaran pembebasan tanah tersebut mencapai Rp165 miliar. Pembebasan tanah tersebut dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
    Selain pembebasan tanah, kata dia, GeRAK Aceh juga menemukan indikasi korupsi BPKS lainnya, yakni pembangunan dermaga Lhokweng, Kota Sabang. Pembangunan dermaga ini terindikasi merugikan negara Rp28,7 miliar.
    “Indikasi korupsi pembangunan dermaga yang dibangun pada tahun anggaran 2014 ini telah dilaporkan ke KPK. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari komisi pemberantasan korupsi tersebut,” kata dia.
    Oleh karena

    itu, kata dia, GeRAK Aceh mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan indikasi korupsi di tubuh BPKS tersebut. Tindak lanjut ini untuk menjawab rasa keadilan masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia.
    “Kami, GeRAK Aceh akan terus memantau kasus korupsi di BPKS ini hingga tuntas. Penanganan kasus di tubuh BPKS oleh KPK merupakan pelajaran bagi pejabat Aceh untuk berhati-hati mengelola anggaran negara yang merupakan uang rakyat,” kata Hayatuddin Tanjung.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com