• FPG Harapkan Sumber Pendapatan Jangan Bebani Masyarakat

    0

         Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan pemerintah provinsi setempat mampu menggali potensi sumber pendapatan lain untuk penerimaan daerah, namun jangan membebani masyarakat.
    Harapan itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin wakil ketuanya H Hamsyuri di Banjarmasin, Rabu, dalam  pemandangan umum terhadap Nota Keuangan/Rancangan Perubahan APBD Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2016.
    Dalam pemandangan umum yang dibacakan H Bardiansyah itu, FPG berpendapat, selain Pajak Daerah yang mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih banyak potensi lain yang penggarapannya belum optimal dan bisa menopang atau meningkatakan PAD.
    Menurut FPG DPRD Kalsel yang diketuai H Murhan Effendie dan Sekretarisnya Misri Syarkawie itu, salah satu potensi sumber PAD yang belum optimal penggarapannya yaitu pendapat yang berasal dari aset yang dipisahkan.
    “Aset yang dipisahkan tersebut yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) , seperti saham/penyertaan modal pemerintah provinsi (Pemprov) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kabupaten/kota se-Kalsel,” ujar wakil rakyat dari Partai Golkar itu.

         Mengenai anggaran belanja daerah, FPG mengingatkan, prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efesien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
    Selain itu, memiliki “multyplier effect” terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kalsel yang lebih berkeadilan, demikian FPG DPRD provinsi tersebut.
    Sementara Fraksi Perubahan Berhati Nurani (PBN) DPRD Kalsel yang diketuai H Iberahim Noor berharap, agar APBD Perubahan menajamkan prioritas pembangunan dengan menekankan pada sumber daya manusia (SDM) dan agama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
    Selain itu, prioritas bidang ekonomi, yaitu pada kegiatan kelautan dan perikanan, perdagangan, serta kegiatan peningkatan produksi pertanian, khususnya pengadaan peralatan mesin pertanian di berbagai kabupaten di Kalsel.
    Kemudian prioritas pada bidang perbaikan infrastruktur, hal ini bisa diarahkan pada penyelesaian kawasan perkantoran pemprov Kalsel.
    Dalam pemandangan umum yang dibacakan Sekretaris Fraksi PBN tersebut, Hj Kamariatul Herlena itu juga mengingatkan bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, berupa penghijauan dan perlindungan kawasan konservasi SDA.
    Fraksi PBN DPRD Kalsel beranggotakan lima orang gabungan dari Partai NasDem tiga dan Partai Hanura dua orang.
    Rancangan Perubahan APBD Kalsel 2016 itu terdiri pendapatan Rp5.164.806.422.300,00 dan belanja Rp5.521.865.542.858,00, sehingga kalau dibandingkan dengan anggaran belanja terjadi selisih kurang Rp357.059.120.558,00 yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.
    Hadir dalam rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov H Suhardjo mewakili gubernur setempat H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kegiatan lain.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com