• F-Demokrat Tolak Terpidana Diperbolehkan Maju Pilkada

    0

       Jakarta, jurnalsumatra.com – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto mengatakan fraksinya menolak aturan terpidana maju dalam pilkada, karena seorang kepala daerah harus memiliki integritas dan reputasi yang baik.
    “Kami ingin meningkatkan mutu demokrasi dan melahirkan calon kepala daerah yang memiliki integritas kuat dan reputasi yang bagus,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.
    Dia mengatakan, kedepannya kepala daerah harus bisa merepresentasikan kepentingan rakyat dan melahirkan kebijakan serta keputusan yang berpihak pada masyarakat.
    Didik menegaskan, dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mensyaratkan adanya keterbukaan bagi calon kepala daerah yaitu orang tidak terpidana atau pernah terpidana mengumumkan kepada publik sebagai syarat keterbukaan.
    “Maka PKPU sebagai pelaksana teknis di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU apalagi buat morma baru,” ujarnya.
    Didik menjelaskan, dirinya mendengar bahwa dalam keputusan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU, kemungkinan akan lahir norma baru yang akan mengatur tentang substansi orang sedang menyandang status terpidana, terpidana ringan maupun terpidana percobaan.
    Menurut dia, kekuatan hukum tidak ada apabila terpidana diperbolehkan maju dalam pilkada sehingga salah besar apabila PKPU mengatur lebih dari UU dengan membuat norma baru.

        “Norma baru dalam UU dibuat DPR bersama pemerintah sehingga posisi politik kami sudah jelas yaitu ingin agar pilkada memiliki kepastian dan tidak ada gugatan dari pihak manapun,” katanya.
    Dia menjelaskan, PKPU sebagai peraturan teknis hanya boleh menjabarkan secara teknis apa yang sudah diatur oleh undang-undang, tidak boleh merumuskan norma baru yang bertentangan dengan undang-undang.
    Anggota Komisi III DPR itu mengatakan apabila PKPU tetap mengakomodir terpidana diperbolehkan mencalonkan diri maka selain melanggar undang-undang maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan yang tidak perlu dalam pelaksanaan pilkada serentak 2017.
    FPD ingin tetap proporsional dan obyektif dalam melahirkan pimpinan bangsa termaksuk kepala daerah. FPD ingin kualitas demokrasi kita juga seiring dengan out putnya yaitu lahirnya kepala daerah yang punya integritas bagus, rekam jejak yang tidak tercela dan bersih dalam rangka mengemban amanah dan tugas-tugas pemerintahan,” ujarnya.
    Menurut dia, apabila PKPU nantinya akan tetap mengakomodir terpidana diperbolehkan mengikuti Pilkada Serentak 2017, maka akan membahayakan demokrasi karena melanggar undang-undang.
    Selain itu menurut dia, berpotensi dilakukan judicial review yang juga berpotensi terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com