• DPRD Sumsel akan Panggil Walikota Palembang Perkara Pasar 16ilir

    0
    dialog pedagang pasar 16ilir

    DPRD Sumsel akan Panggil Walikota Palembang Perkara Pasar 16ilir

    Palembang, Jurnalsumatra.com – Persoalan Pasar 16 Ilir terus berlanjut. Kali ini para pedagang Pasar 16 Ilir mendatangi DPRD Sumatera Selatan (Sumsel). DPRD Sumsel berjanji akan membantu mencarikan solusi terhadap tuntutan pedaganh yang meminta perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar 16 Ilir Palembang dengan memprioritaskan pemilik/pedagang yang lama.

    “Mereka (Pedagang, Red) memilik hak untuk memperpanjang HGB, minimal 1 kali,” kata Anggota DPRD Sumsel, Husni Thamrin usai menerima audiensi pedagang Pasar 16 Ilir di gedung DPRD Sumsel, Selasa (20/9).

    Dikatakan Husni, persoalan Prabu Jaya dan PD Pasar bukan ke mereka. Pemerintah perlu transparan. Sebab, pasar ini milik pemerintah punya fungsi sosial. Berbeda dengan swasta yang hanya profit oriented. “Ini malah punya pemerintah yang mahal, harusnya PD Pasar imi untuk mengkontrol hal tersebut, sama seperti Bulog mengkontrol harga beras,” terangnya.

    Mantan Sekda kota Palembang ini mengingatkan agar pemkot Palembang tidak mengambil keuntungan, demi menggenjot pendapat asli daerah (PAD) dari PD Pasar. Sebab, untuk meningkatkan PAD banyak sektor lain yang bisa dimanfaatkan karena bila pedagang makmur, ekonomi hidup yang untuk pemerintah dan PAD akan naik. “Kita akan carikan solusi melalui Komisi 2 DPRD Sumsel yang memang memiliki wewenang,” ungkapnya.

    Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramandha menegaskan akan memanggil walikota Palembang untuk mrnyelesaikan persoalan ini. Tidak hanya walikota, tapi juga PD Pasar Palembang Jaya dan BPN kota Palembang. “Kami memahami. Harga sewa Rp 26,5 kita kemahalan. Kami paham, pola yang selama ini HGB, lalu berbagai iuran yang ada tujuh macam sangat memberatkan,” tuturnya.

    Politisi PDI Perjuangan ini menerangkan, secara aturan memang ada hak perpanjangan HGB sebanyak satu kali. Dalam menyelesaikan persoalan ini juga jangam sampai ada kekerasan apalagi sampai ancam mengancam. “Kalau ini hak ibu-ibu, bapak-bapak kita perjuangkan. Sekarang bukan zaman ancam mengancam. Men dak galak enjuk wong lain. Kota carikan solusi. Belum diajak bicara diancam,” katanya.

    Sementara itu, Dr Rivai Abun, M.Hum salah satu pedagang mengatakan sesuai perundang-undangan mereka berhak untuk memperpanjang HGB selama 20 tahun. “Itu berdasar undang-undang agraria. Mudah-mudahan HGB tetap punya kami. Kami masih ada yang sekarang punya hutang di Bank. Bersarah-darah. Apalagi mereka mau segel kalau tidak dibayar pada tanggal 25 ini. Kalau harga bisa dibicarakan dengan tidak memberatkan kami,” katanya.

    Diketahui, pedagang dibuat resah karena mendapat pengumuman dari pihak PD Pasar Palembang Jaya untuk membayar sewa tokoh di Pasar 16 Ilir dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp26,5 juta hingga Rp 40 juta setahun untuk basemant dan lantai 1. Jika tidak membayar hingga tanggal 25 September, tempat mereka berjualan akan dialihkan ke pihak lain.

    “Kami dari dulu meramaikan Pasar 16 Ilir. Kita membeli sertifikat HGB ini dengan pinjam di Bank, eh sekarang tiba-tiba mau dicabut dan sekarang sistem sewa,” kata ketua rombongan pedagang, KH Amiruddin Nahrawi.

    Cak Amir sempat mengeluhkan pengaduan yang mereka sampaikan selama ini. Tanggal 5 September lalu, katanya sudah dijanjikan tetapi tidak ada jawaban. Padahal dijanjikan dalam waktu seminggu sudah selesai. Akan tetapi sekarang sudah tanggal 20 September. “Saya gembira dengar ucapan walikota. Tapi tunggu-tunggu tidak ada. Dengan kewenangan legislatif, bagaimana kita diminta Rp 26 juta. Mati kita. Nangis, ibu-ibu, bapak-bapak, karena mereka tidak mampu. Kalau mampu tidak masalah. Ingin tetap seperti dulu HGB, kan di Ramayana cuma Rp 3 juta, it punya PT, swasta,” pintanya. (Wira)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com