• DPRD Serdang Bedagai Berkunjung Saat Bupati Ditangkap KPK

    0

    dprd serdang bedagaiBANYUASIN, Sumsel, jurnaksumatra.com – DPRD Serdang Bedagai Provingsi Sumatra Utara dinilai salah dalam melakukan kunjungan kerja ke DPRD Banyuasin, karena Bupati Banyuasin sedang kesandung OTT oleh KPK dalam dugaan kasus suap proyek ijok di Disdik Banyuasin.

    Ketika ditanyakan hal itu, Wakil Ketua DPRD Serdang Bedagai,  Sayuti dengan lantang menegaskan,  justru dengan ada kasus inilah pihaknya ingin tau dan berharap tidak terjadi di daerahnya. “Justru dengan OTT inilah kami berkunjung ke Banyuasin, belajar dari kasus ini,biar kita tidak terjebak dalamhal yang sama,”tegasnya, Kamis (22/9) 2016.

    Menurutnya, kedatangan kami juga dengan mengikut sertakan tim dari Kabupaten yakni Asisten Umum Setda Pemkab Serdang Bedagai,  H Karno SH MAP, Sekwan Drs H Suprin dan

    H Gustian SE MM AkCa Kepala DPPKAD. “Jadi prinsip belajar itu, bukan dari yang baik saja tapi juga yang buruknya agar tidak terjebak,”tandasnya.

    Wakil Ketua DPRD Banyuasin Heriyadi HM Yusuf SP menjelaskan,  Banyuasin salah satu lumbung pangan. “Potensi daerah kami pertanian,produksi berasnya bisa menyumbang kebutuhan beras untuk Sumsel dan Nasional,”katanya.

    Program unggulan, ujarnya yang dilakukan yakni program Dana Infrastruktur Desa (DID) dimana setiap desa dapat Rp 500.000.000. “Dari program ini geliat pembangunan infrastruktur desa terlihat,jalan-jalan semakin baik dan dengan DID ini ada pemerataan pembangunan,”tuturnya.

    Tambanya,  kita baru saja menyelesaikan Perda Perangkat daerah dengan mengesahkan 25 SKPD yang terdiri dari 19 Dinas, 2 Badan, 1 Inspektorat dan dua sekretariat. “Saat ini kami tengah bahas RAPBD Perubahan 2016,”katanya.

    Heriyadi, juga menyebutkan, Banyuasin mengalami defisit yang cukup besar yakni mencapai Rp 190 Miliar lebih. “Ini sebenarnya dampak dari pemotongan anggaran pusat,dan tidak bisa dihindari kondisi ini terjadi,”terang politisi PAN ini.

    Heryadi menyebutkan, kondisi roda pemerintahan Pemkab Banyuasin tetap jalan,karena ada wakil  bupati.”Bupati kita tengah tersandung kasus di KPK, tapi untuk roda pemerintahan tetap jalan dimana sesuai UU diambil alih oleh Wakil Bupati,”katanya.

    Kedatang kami (29) orang ke Banyuasin untuk mencari masukan terkait pembahasan KUA PPAS APBD 2017 yang sedang dibahas dan juga pihaknya sedang membahas Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).”Kami bagi dua tim, ada ke Banyuasin dan terakit Perda Perangkat Daerah kunker ke Batang,”jelasnya. (Lubis)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com