• DPRD Palembang Minta Pembangunan Diatas Rawa Dihentikan

    0

    rawa rawaPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Banjir yang melanda Kota Palembang ketika musim hujan tiba sudah sangat memprihatinkan, salah satu penyebab banjir banyaknya bangunan baik itu rumah dan toko (ruko) maupun kediamaan pribadi dibangun diatasa rawah, padahal rawah salah satu serapan air sehingga banjir tidak terjadi.

    “setelah kami mengecek ke lapangan secara langsung memang banyak bagunan yang berdiri diatas rawah, padahal ini tidak dilarang sebagaimana yang tertuang dalam Perda Rawah,”kata Ketua Komisi III DPRD Palembang, firmansyah hadi, Kamis (16/9).

    Dikatakan politisi PKB ini, berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 bahwa masyarakat yang membangun diatas rawah, harus menyiapkan lahan yang dibangun sehingga serapan air tidak terganggu.

    “Tapi kenyatannnya begitu banyak yang melanggar, wajar saja jika banjir di Palembang semakin menghawatirkan, dan tentu Perda ini kurang efektif, karena banyak yang melangar di lapangan,”jelasnya.

    Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan memangil Kepala Dinas Tata Kota dan PU BM dan PSDA untuk meminta penjelasan parahnya banjir yang melanda saat ini, dengan adanya penjelasan dapat menuntaskan persoalan yang terjadi.

    Tidak hanya itu saja, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai dan anak sungai, karena banyak anak sungai yang tidak berfungsi, bukan hanya kondisi sungai yang semakin menyempit namun juga banyaknya tumpukan sampah.

    “Dengan normalisasi yang dilakukan maka banjir yang terjadi tidak akan separah seperti sekarang ini, tentu kami akan terus melakukan pengawasan kepada SKPD terkait, sehingga kinerja SKPD semakin membaik,” urainya.

    Sekertaris Dinas Tata Kota, Hasmi mengatakan bahwa IMB yang dikeluarkan dalam pembangunan diatas rawah juga harus mendapatkan rekomendasi dari PU BM dan PSDA, setelah mendapatkan izin maka baru dapat dilakukan pembangunan.

    “Masyarakat diperbolehkan membangun rumah atau lainnya di atas rawa konservasi, namun pemilik izin harus menyediakan lahan baru untuk serapan ari sehingga banjir tidak terjadi, begitu juga harus membuat drainase baru yang memadai,”ujar dia.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com