• DPRD NTT Dukung Pengadaan Fasilitas Pengamanan Laut

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Para wakil rakyat di DPRD Nusa Tenggara Timur dipastikan akan mendukung usul pengadaan fasilitas pengamanan wiayah laut seperti kapal patroli dan sejenisnya guna mengamankan laut NTT dari aksi pengeboman ikan serta “illegal fishing”.
    “Sampai sejauh ini, kami belum mendapat usul dari pemerintah soal pengadaan fasilitas pendukung seperti kapal patroli. Jika ada usul seperti itu, saya optimistis semua anggota dewan pasti akan mendukungnya,” kata anggota Komisi II DPRD NTT Kasimirus Kolo kepada Antara di Kupang, Rabu.
    Hal ini disampaikan berkaitan dengan rawannya aksi pengeboman ikan di wilayah perairan NTT, karena minimnya fasilitas pendukung operasional seperti kapal patroli yang dimiliki aparat keamanan dari  TNI-AL serta Pol Air.
    Fasilitas yang dimiliki pun sangat terbatas sekali tidak sanggup untuk melakukan patroli secara total untuk mengamankan wilayah perairan NTT dari bahaya “illegal fishing” maupun aksi pengeboman ikan yang merusak taman laut serta ekologi laut yang menjadi rumah kehidupan ikan dan biota laut lainnya.
    Politisi muda dari Partai NasDem itu menilai luasnya wilayah perairan laut NTT, perlu mendapat dukungan fasilitas penunjang yang memadai bagi aparat TNI-AL dan Pol Air untuk mengamankan wilayah perairan laut dari aksi pengeboman ikan dan “illegal fishing”.
    Menurut Kolo, pihaknya akan mengusulkan dalam forum dewan agar dapat mengalokasikan dana dalam APBD NTT untuk pengadaan fasilitas penunjang pengamanan laut bagi aparat keamanan di daerah ini.

        “Kami di DPRD juga sudah sering membicarakan hal ini tetapi sangat mengharapkan agar usul itu datang dari pemerintah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi wilayah perairan setempat,” ujarnya.
    Ia mengatakan, hingga saat ini jumlah kapal Patroli di NTT hanya berharap dari satu-satunya Kapal milik TNI AL Kal Kembang serta kapal patroli milik Ditpolairud Polda NTT.
    Patroli secara rutin menurutnya merupakan cara terbaik mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
    Terkait membuat regulasi soal sanksi hukum bagi pelaku pengeboman ikan, Kasimirus menilai bahwa harus dikaji terlebih dahulu, sehingga nantinya regulasi yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat.
    “Sekarangkan pemerintah masih terus mengkaji Perda-perda yang ada di daerah, apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak, jadi saya rasa yang harus dilakukan itu sanksi hukum adat,” ujarnya
    Pengamat hukum lingkungan hidup dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof Dr Jemy Pello beberapa waktu lalu menilai mengatakan seluruh wilayah perairan Nusa Tenggara Timur rawan terhadap aksi pemboman ikan yang dilakukan oleh para nelayan.
    “Jika ingin mewujudkan sebuah wilayah perairan yang aman dan bebas dari aksi pemboman ikan maka langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah membangun kerja sama dengan semua pihak,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com