• DPPKAD/Bappeda Banyuasin : Tudingan Humas Asal Omong

    0

    pwi banyuasinBANYUASIN, Sumsel, jurnalsumatra.com – DPPKAD dan Bappeda Banyuasin menegaskan tudingan bagian Humas dan Protokol Banyuasin terkait menyusunan LKPJ Bupati Banyuasin 2015 telah terjadi kesalahan sangat tidak berdasar dan asal omong.

    Jika bagian Humas dan Protokol tidak mau mengakui hal itu, kemungkinan data yang dilaporkan bukan data yang sebenarnya. “Data yang digunakan untuk LKPJ itu adalah data yang diambil secara online malalui Sistem Infornasi Manejemen Daerah (SIMDA),”kata Sekdis DPPKAD Banyuasin, HM Tuhid, SE,MM kepada sejumlah wartawan di raung kerjanya, Selasa (28/9) 2016.

    Dana SIMDA lanjutnya, diinput oleh bagian humas dan protokol sendiri, jika itu salah  maka salah pada mereka sendiri sebagai pemegang laporan. “Dasar kita menyusun laporan LKPJ bupati ini berdasarkan yang disampaikan bagian humas dan protokol itu sendiri, jadi data yang kita buat bukan mengada-mengada,”katanya.

    Berdasar data terakhir yakni APBD Perubajan 2015,program kerjasama dan mass media anggarannya sebesar Rp 6.259.400.000 dengan realisssi 98,41 persen atau sebesar Rp 6.259.641.196. Kemudian belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi sebesar Rp 2.633.000.000 realisasi Rp 3.632.799.000 atau 99,99 persen

    Selanjutnya, belanja surat kabar dan majalah Rp 3.88.000.000 realisasi  Rp 279.925.200 atau 99,7 persen.”DPPKAD hanya realisasi anggaran saja, sedangkan LKPJ disusun  Bappeda,”terangnya.

    Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin Zulkifli  melalui kepala bidang perencanaan program pengendalian dan pelaporan Umar, menegaskan bahwa LKPJ merupakan salah  satu dokumen negara  artinya, dalam penyusunan dan pembuatannya tidak sembarangan akan tetapi mengacub sesuai aturan perundang-undangan.”Ini dokumen negara tidak mungkin kami susun dan buat laporan  LKPJ seenaknya saja,”katanya.

    Pihaknya lanjut dia, sebelum membuat LKPJ tersebut terlebih dahulu dilakukan kroscek dan pengkajian secara konfrehensif dari laporan Humas, dapatlah  data untuk LKPJ dengan nama kegiatan penyebarluasan  informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pagu anggaran yang ditargetkan Rp 3.543.325 realisasi Rp 3.504.519.771 atau 99,21 persen.”Indikator kinerja program, terlaksananya informasi dan program kabupaten banyuasin  satuan kerja 60 media, target 60 media dan realisasinya 60 media, dan secara fidik terealisasi 100 persen, “tegasnya.

    Jadi katanya, jika mereka bilang realisasinya bukan 60 media ini patut dicurigai ada apa-apanya.

    Sekjen PWI Banyuasin,  Nachung Tajudin didampingi wakil Ketua Lubis Rahman menegaskan, dari penjelasan pihak DPPKAD dan Bappeda Banyuasin sangat jelas ada dugaan manipulasi jumlah media.”Realisasinya 60 media dengan fisik 100 persen, artinya pernyataan humas yang menyebut 41 media tidak singkron dengan laporan yang mereka berikan kepada DPPKAD dan Beppeda  kemungkinan ada dugaan media fiktif, “tegasnya.

    Lanjutnya, terhadap persoalan ini akan kita bawa kerana hukum agar diproses dengan seadil-adilnya, karena sejumlah barang bukti sudah kita dapatkan.

    Seperti diberitakan sebelumnya, diduga ada miskomunikasi yang dilakukan Bappeda dan DPPKAD Banyuasin dalam menyusun LKPJ Bupati Banyuasin 2015. Dimana pada laporan itu disebutkan realisasi anggatan publikasi untuk 60 media. Padahal hanya 41 media.”Ada miskomunikasi yang diduga dilakukan Bappeda dan DPKKAD, dengan penyerapan anggaran 99,2 persen. Mungkin mereka nilai realisasinya 100 persen.

    Padahal 60 media itu target sesuai rencana strategis 2015,”jelas Kasubbag pemberitaan dan dokimentasi Bagian Humas dan Protokol  Banyuasin, Andi Wijaya, SH, MSi saat memberikan klarifikasi terkait dugaan manipilasi jumlah media seperti yang diutarakan PWI dan Ijaba, Senin (26/9) 2016.

    Katanya, target kita  75 persen dari 100 persen, akan tetapi rrealidssinya hanya 68,3 persen atau 41 media. Media masih kurang 6-7 persen. “Masih kurang 4 media kagi untuk mencapai target itu,”jelasnya.

    Lanjutnya, 2015 realisasi penyerapan anggaran 99,2 persen atau Rp 2,6 M dari jumlah anggatan Rp 6 M.”Anggaran ini untuk publikasi, dokunentasi, adv  iklsan dan langganan koran untuk satu kegiatan termasuk langganan koran di agen-agen jalil basirun, yamin, helmi marsindang dan melalui wartawan langsung.

    Langganan koran yang menjadi taggungjawab humas yakni untuk ruang bupati, wabup, sekda tiga asisten, staf ahli, kabag humas, kasubag pemberitaan, arsip dua, rumah dinas sekda.”Satu media 15-20 eksplar, sedang untuk koran di lingkungan sekretariat sudah ditanggung masing-masing bagian itu sendiri,”katanya.

    Pimpred Jhon J membantah jika medianya kerjasama dengan Humas Banyuasin.”Sepanjang 2015 kita tidak pernah mendapat adv, iklan dan langganan koran,”katanya.

    Sekjen PWI Banyuasin, Nachung Tajudin menilai ada beberapa kejanggalan seperti realisasi anggaran Rp 2,6 M, sedangkan di LKPJ Bupati 2015 realisasinya Rp 3,5 M.Begitu juga dengan jumlah mencapai 60 media dalam realisasinya. Selain itu bila dilihat komposisi media yang disebut bagian humas dan protokol terdapat beberapa media yang overlod.(Lubis)

    Daftar media langgana Adv, iklan bagian humas 2015

     

    1. Sriwijaya Post
    2. Tribun Sumsel
    3. Harian Banyuasin
    4. Sumek
    5. Palembang Post
    6. Palembang Ekspres
    7. Berita Pagi
    8. Radar Palembang
    9. Sumatra hari ini
    10. Seputar Indonesia
    11. Suara Nusantara
    12. Sumsel Post
    13. Kabar Sumatra
    14. Pal TV
    15. Sriwijaya TV
    16. Radio SIF FM
    17. Radio BPRD
    18. Sumaja Post
    19. Inmanas
    20. Surya Post
    21. Ogan Post
    22. Real News
    23. Suara Sumsel
    24. Majakah Radar
    25. Rmol Sumsel
    26. Jurnal Sumatra

    Daftar media langganan humas

    1. Kompas
    2. Tempo
    3. Republika
    4. Suara Karya
    5. Neraca

    6.Monitor Nusantara

    1. Koran Jakarta
    2. Media
    3. Koran Rakyat
    4. Satelit Info
    5. Pemburuh Fakta
    6. Sumek Minggu

     

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com