• Dpj Sultanbatara Jelaskan Tiga Tarif Pengampunan Pajak

    0

    Makassar, jurnalsumatra.com – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) menjelaskan tiga periode tarif tebusan untuk pemberlakuan pengampunan pajak atau “Tax Amnesty”.

        Kakanwil Pajak Sultanbatara, Neilmadrin Noor di Makassar, Kamis mengatakan perlunya sosialisasi ini agar masyarakat memahami dan bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk pembayaran pajak itu.
    “Jangan sampai saat membayar nanti, ada keberatan dari wajib pajak tentang jumlah yang harus dibayarkan,” jelasnya.
    Adapun untuk periode pertama, kata dia, tarif tebusan atas harta yang berada di dalam negeri untuk jangka waktu minimal tiga tahun sejak diinvestasikan, maka dana tembusannya adalah 2 persen. Untuk periode pertama ini sendiri hanya berlaku mulai 1 Juli – 30 September 2016.
    Selanjutnya untuk periode kedua yakni dibebankan membayar sebesar 3 persen jika itu dilakukan sejak Oktober-31 Desember 2016.
    Sementara untuk tahap atau periode ketiga tentunya semakin naik biaya yang harus dibayarkan yakni mencapai 5 persen jika baru bisa memberikan surat penyampaian sekaligus pelunasan biaya pajak pada 1 Januari hingga 31 Maret 2017.
    Pembagian periode juga berlaku bagi wajib pajak yang berada di luar negeri atau yang biasa disebut repatriasi meski dengan jumlah yang berbeda.
    Jika mendeklarasikan atau melunasi pada periode pertama, kata dia, maka wajib pajak hanya dikenakan biaya atau tarif tebusan sebesar 4 persen. Selanjutnya pada periode kedua yakni merangkak naik menjadi 6 persen.
    Sementara untuk periode ketiga Januari higga Maret 2017, tentunya akan lebih besar lagi yang harus dibayarkan yakni hingga 10 persen dari jumlah kekayaan yang dideklarasikan.
    Melihat jumlah atau tarif tebusan yang cukup beragam itu, kata dia, maka begitu penting  artinya untuk dipahami masyarakat khususnya pada wajib pajak yang ingin memanfaatkan pemberlakuan pengampunan pajak dari pemerintah tersebut.
    Selain itu, masih ada satu lagi kemudahan khusus yang disiapkan bagi para pelaku UMKM. DPJ bahkan hanya membebankan tarif pajak 0,5 persen bagi pelaku UMKM yang jumlah deklarasinya tidak lebih dari Rp 10 miliar.
    Jika lebih dari angka maksimal itu maka tentunya akan kembali diberlakukan tarif normal yakni membayar sebesar 2 persen dari jumlah yang dideklarasikan.
    “Angka-angka ini penting sehingga kita meminta bisa disampaikan secara benar ke masyarakat. Kita juga menghimbau agar wajib pajak bisa memaksimalkan tahap pertama ini untuk mendapatkan pembayaran rendah,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com