• Dispenda Data Potensi Pajak Reklame Pusat Perbelanjaan

    0

    Bogor, jurnalsumatra.com – Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, mendata reklame/iklan di pusat perbelanjaan seperti mal dan  minimarket serta hote, dan restoran sebagai potensi pajak.
    “Pendataan ini dilakukan karena iklan-iklan yang dipasang di pusat-pusat perbelanjaan ini ada potensi pajak yang harus kami maksimalkan penarikannya,” kata Kepala Dispenda Kota Bogor Daud Nedo Darenoh di Bogor, Kamis.
    Daud mengatakan pendataan reklame di pusat perbelanjaan ini juga difokuskan untuk iklan produk yang mengandung bahan adiktif seperti rokok, minuman keras dan produk lainnya. Langkah ini sebagai bagian dari pengawasan, karena Kota Bogor telah menerbitkan peraturan daerah yang melarang adanya iklan rokok di kota tersebut.
    Ia menjelaskan, pemasangan iklan yang mengandung bahan adiktif tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Iklan Reklame yang mengamanatkan larangan iklan rokok di Kota Bogor.
    “Perda Nomor 1 Tahun 2015 sudah diamanatkan naskah reklame pasal 8 ayat 2 setiap penyedia iklan dilarang mempromosikan rokok, ini salah satu bukti yang penegakan Kawasan Tanpa Rokok, dan tidak melegalkan spanduk maupun umbul-umbul rokok,” katanya.
    Menurut Daud, dari hasil pendataan tersebut akan dihitung jumlah iklan yang terpasang di pusat perbelanjaan, minimarket, hotel maupun restoran. Iklan tersebut akan ditarik nilai pajaknya, sedangkan iklan yang mengandung unsur bahan adiktif akan dicabut.
    Daun menjelaskan, iklan yang dimaksudkan adalah iklan yang dipajang oleh pemilik kios diluar merk dagang maupun promosi toko tersebut. Seperti kios ponsel yang memajang merk dagang berbagai produsen telpon seluler.
    “Beberapa pusat perbelanjaan sudah kita data dan kita tarik pajak iklannya, beberapa lainnya masih dalam pendataan ini,” katanya.
    Dalam aturannya untuk kios ukuran 2×1 bebas pajak reklame karena pembelian kios sudah termasuk izin mendirikan reklame (IMR). Berbeda jika toko tersebut memajang iklan dari produk yang dijualnya, iklan tersebut yang wajib dikenai pajak.
    “Pendataan ini kita lakukan sekali tiga bulan, tujuannya untuk memaksimalkan potensi pajak reklame,” katanya.
    Dalam setahu pajak reklame di Kota Bogor menyumbang Rp7 miliar, pada semester pertama 2015 penarikan pajak reklame sudah 62 persen tanpa adanya iklan rokok terhitung sejak 2014.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com