• Disbudpar Dorong Desa Bejiharjo Buat Bumdes Wisata

    0

         Gunung Kidul, jurnalsumatra.com – Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah Desa Bejiharjo, Karangmojo, membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola objek wisata kawasan Gua Pindul.
    Kepala Disbudpar Gunung Kidul Saryanto di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan pihaknya bersedia memberikan pendampingan terhadap pemerintah desa agar bisa secepatnya merealisasikan BUMDes itu.
    “Kemungkinan pada Desember pembentukan BUMDes di Desa Bejiharjo sudah selesai,” kata Saryanto.
    Ia mengatakan dengan menggunakan BUMDes diharapkan pengelolaan kawasan Gus Pindul bisa maksimal dan tidak menimbulkan konflik antaroperator yang berjumlah 13.
    “Harapannya dengan unit usaha itu seluruh kelompok bisa terakomodasi dan tujuan satu pokdarwis satu destinasi bisa diwujudkan,” katanya.
    Sementara itu, Ketua Pokdarwis Mliwis Putih Saryanto bersama lima operator lain mendatangi gedung DPRD Gunung Kidul, Kamis, untuk mendesak perbaikan pengelolaan kawasan desa wisata Bejiharjo.

         “Kami berharap segera dilakukan pembentukan BUMdes,” ucapnya.
    Ia mengatakan pihaknya siap mendukung dan melebur manakala dibentuk BUMDes. Dari sisi payung hukum, badan usaha ini juga lebih kuat dan bisa mengakomodasi seluruh kelompok.
    “Kami meminta pemkab untuk meninjau ulang wacana pembayaran menggunakan karcis hanya melalui Dewa Bejo,” katanya.
    Pengelola lainnya, Joko Susilo mengatakan pihaknya sudah melakukan aduan ke Komisi B DPRD Gunung Kidul pada 2012, namun tidak membuahkan hasil sehingga pengelolaan Gua Pindul masih menyisakan permasalahan.
    “Kami ada enam kelompok berharap dengan dibentuk BUMDes area cakupan destinasi wisata bisa lebih luas dan menyasar ke seluruh potensi di Bejiharjo,” katanya.
    Selain itu, menurut dia pembentukan BUMDes bisa mengurangi konflik antarpengelola dan lebih tertata pengelolaannya.
    “Kami berharap ke depan lebih baik karena untuk kesejahteraan bersama,” katanya.
    Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Gunung Kidul Sugito mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemkab terkait tuntutan warga tersebut.
    “Keluhan ini akan kami bahas di rapat lanjutan dengan pemkab,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com