• Dana Hibah Kelurahan Kota Malang Naik Drastis

    0

    Malang, jurnalsumatra.com – Dana hibah untuk setiap kelurahan di wilayah Kota Malang pada tahun 2016 naik drastis, dari sebesar Rp500 juta pada tahun ini menjadi Rp1,7 miliar hingga Rp2 miliar.
    “Kucuran dana hibah yang cukup besar ini diambilkan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebesar Rp100 miliar untuk 57 kelurahan. Pemberian dana hibah kelurahan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu k lausalnya mengatur tentang dana kelurahan,” kata Wali Kota Malang Moch Anton di Malang, Minggu.
    Aturan yang mengatur tentang dana kelurahan itu tertuang dalam pasal 230 ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan, pemerintahan daerah mengalokasikan dana APBD untuk membangun sarana dan praasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
    Sementara pada ayat 4 disebutkan kalau untuk pemerintah kota yang tidak mempunyai desa, alokasi anggarannya paling sedikit lima persen dari total APBD setelah dipotong dana alokasi khusus (DAK). Jika APBD Kota Malang 2016 sebesar Rp2 triliun, maka dana untuk kelurahan mencapai Rp100 miliar.
    Lebih lanjut, Anton mengatakan saat ini pemkot sedang mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Namun, untuk pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait penjelasan teknisnya.
    Sambil menunggu PP-nya, kata Anton, Pemkot juga sedang menggodok bagaimana teknis penggunaannya di kelurahan dan kemungkinan struktur organisasi kelurahan juga akan berubah. Saat ini kelurahan merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berdiri sendiri, namun tahun depan struktur organisasinya di bawah kecamatan.
    Karena yang menjadi SKPD nantinya adalah kecamatan, lanjutnya, kucuran dana hibah kelurahan tersebut juga melalui kecamatan yang nantinya didistribusikan ke amsing-masing kelurahan.
    “Meski dana hibah yang dikucurkan untuk kelurahan nanti cukup besar, saya jamin tidak akan mengganggu anggaran prioritas pemkot, sebab pembangunan infrastruktur di kelurahan juga akan ditangani langsung kelurahan, kalau sebelumnya kelurahan kan hanya mengusulkan, tapi yang mengerjakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB),” ujarnya.
    Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang Wasto juga sudah diundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk sosialisasi. Dalam sosialisasi itu, lima persen dari APBD, selain DAK, untuk hibah kelurahan. Tahun ini DAK Kota Malang diperkirakan mencapai rp30 miliar hingga Rp50 miliar.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com