• BPN Kudus Batalkan Sertifikat HGB Pasar Kliwon

    0

    Kudus, jurnalsumatra.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengabulkan permohonan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kliwon Kudus yang diajukan pemerintah kabupaten setempat karena adanya cacat administrasi.
    “Surat dari BPN Kudus terkait pembatalan sertifikat HGB Pasar Kliwon tertanggal 29 Juni 2016 sudah kami terima,” kata Asisten Administrasi Setda Kudus Masut didampingi Kepala Pengelolaan Aset Daerah Edi Joko Pranoto di Kudus, Jumat.
    Dengan adanya pembatalan tersebut, kata dia, PT Karsa Bayu Bangun Perkasa sebagai pemegang sertifikat HGB akhirnya melepaskan hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan pasar seluas 27.863 meter persegi.
    Sebelumnya, kata dia, sertifikat HGB berbunyi selama 30 tahun, namun karena adanya permasalahan administrasi akhirnya BPN mengembalikan sesuai perjanjian awal antara PT Karsa Bayu Bangun Perkasa dengan Pemkab Kudus bahwa masa berlakunya HGB selama 20 tahun.
    Berdasarkan perjanjian awal tersebut, maka HGB Pasar Kliwon berakhir pada 27 Juni 2016.
    Dengan adanya keputusan tersebut, maka hak-hak yang ada di atasnya, seperti hak milik atas satuan rumah susun juga berakhir meskipun tercatat lebih dari 20 tahun, sedangkan hak atas tanah kembali ke pemilik hak pengelolaan (HPL), yakni Pemkab Kudus yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut.
    Sesuai surat dari BPN Kudus, kata dia, setelah adanya pembatalan sertifikat HGB yang berlangsung selama 30 tahun menjadi 20 tahun, maka terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016 hak atas tanah kembali seperti semula, tercatat atas nama Pemkab Kudus.
    “BPN juga membuat surat keterangan pendaftaran tanah HGB nomor 125/Rendeng atau Pasar Kliwon,” ujarnya.
    Dengan adanya surat pembatalan atas HGB Pasar Kliwon atas nama PT Karsa Bayu, kata dia, menjadi dasar perjanjian baru dengan pedagang Pasar Kliwon.
    Draf perjanjian antara Pemkab Kudus yang diwakili Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus dengan pedagang sudah dibuat, sehingga hanya menunggu realisasi penandatanganan perjanjian pemanfaatan bangunan pasar tersebut.
    Setiap pedagang, kata dia, mendapatkan kesempatan menyewa kios selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali hingga tiga kali.
    Keinginan pedagang agar surat perjanjian tersebut bisa diagunkan di perbankan, kata dia, sudah difasilitasi dan hampir semua lembaga perbankan menyetujuinya.
    Adapun harga sewanya, kata dia, disesuaikan dengan perda yang ada.
    Awalnya, pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) menuntut perpanjangan HGB, namun terdapat 189 kios dan los yang proses pembangunannya dibiayai APBD Kudus, sehingga tercatat sebagai aset pemkab.
    Selain itu, proses perpanjangan HGB seharusnya dilakukan dua tahun sebelum masa berlakunya HGB habis, sedangkan pengajuan HPPK baru dilakukan pada Juli 2016.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com