• Anggota DPRD Minta Pemkab OKI Turunkan Tim

    0
    KAYUAGUNG, SUMSEL. Jurnalsumatra.com – Terkait pemberitaan oknum camat yang diduga telah menyalagunakan jabatan dan wewenangnya dengan memperjual belikan jabatan kades di wilayahnya, Kecamatan Pedamaran Timur (Petir) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel).
    Salah satu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), H Subhan Ismail ketika dikonfirmasi Jurnalsumatra.com mengenai hal tersebut mengatakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI dapat menurunkan tim untuk mencari tahu kebenaran dari permasalahan tersebut.
    “Saya berharap agar pihak terkait turun ke lapangan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Karena, untuk memastikan kebenaran informasi ini, pihak terkait harus segera turun ke lapangan. Kalau informasi ini benar, kami sangat menyayangkan dan pihak terkait harus segera menindak oknum Camat tersebut,” pungkas Politisi Partai Nasdem ini, Senin (19/9/2016).
    Ditambahkannya, jika pihak terkait terlebih dahulu terjun kelapangan untuk mencari tahu dengan meminta informasi dari masyarakat setempat, maka dipastikan permasalahan ini akan jelas terungkap.
    “Jika sebaliknya, kalau hanya memanggil camat tersebut ataupun mencari informasi darinya camat yang bersangkutan, mengapa staf kecamatan yang menjadi Pjs kades bukannya pegawai negeri sipil di desa (PNS) setempat. Pastinya, Camat tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membeladirinya,” beber Subhan.
    Seperti diberitakan sebelumnya, camat merupakan perpanjangan tangan dari bupati sebagai penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan untuk melakukan, pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, termasuk memperjuangkan aspirasi untuk masyarakat.
    Apa jadinya jika tugas dan wewenang kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk meraup keuntungan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dampak dari roda pemerintahan di desa. Sepertihalnya terjadi di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur (Petir) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel).
    Roda pemerintahan di desa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat.
    Menurut warga Desa Gading Raja yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, Camat Pedamaran Timur yang diketahui bernama,  Yasmi Amar SIp memanfaatkan situasi di desa tersebut untuk meraup keuntungan dengan meminta sejumlah uang jika ingin menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) di Desa Gading Raja (SP2),” katanya.
    Lebih lanjut ia menceritakan, sebelumnya masyarakat telah mengajukan agar Pjs kades dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang tinggal di Desa Gading Raja. Tetapi, masyarakat desa setempat terkejut dengan jawaban yang dikatakan Camat Yasmin. “Siapa saja boleh menjabat Pjs kades, asalkan membayar uang sejumlah Rp 7 juta,” ungkapnya.
    Mendapat jawaban tersebut warga langsung menolak dan akhirnya camat memutuskan Pjs kades dipegang oleh staf kecamatan Pedamaran Timur, karena tidak ada seorangpun warga masyarakat yang mengajukan nama PNS di desa setempat.
    Ditambahkan salah seorang warga dari Desa Panca Warna Kecematan Pedamaran Timur yang enggan disebutkan namanya. Ia mengatakan, lain halnya dengan Desa Gading Raja, di Desa Panca Warna, Sekretaris Desa Panca Warna diduga sanggup memberikan uang sebesar Rp 7 juta untuk menjadi Pjs kades di desa tersebut. “Sama seperti di Desa Gading Raja, di Desa Panca Warna juga di pinta uang sebesar Rp 7 juta. Dan permintaan tersebut dipenuhi oleh Sekretaris Desa Panca Warna,” bebernya.
    Menanggapi hal tersebut, Camat Pedamaran Timur, Yasmi Amar SIp ketika dikonfirmasi Jurnalsumatra.com, ia menyangkal tudingan dari masyarakat tersebut. Menurutnya hal tersebut merupakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
    “Hal tersebut tidak benar adanya, karena Pjs kades itu pengajuannya dari badan pemusyawaraan desa (BPD) terlebih dahulu, bukan saya yang langsung memutuskan,” ungkapnya. (RICO)
  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com