• Anggota DPR Ingin Diplomasi Diperkuat Terkait Kuota

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim menginginkan diplomasi pemerintah diperkuat untuk menambah kuota haji karena di berbagai daerah sudah ada yang harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berhaji.
    “Tidak sekadar negara Arab Saudi saja yang memutuskan soal kuota haji, tetapi ada kaitannya dengan Organisasi Negara Islam (OKI). Betul bahwa pemilik utama kuota haji adalah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, tetapi indeks pembagian dilakukan Sidang OKI yang kemudian dikordinasikan dengan Pemerintah Arab Saudi,” kata Achmad Mustaqim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
    Menurut Mustaqim, sampai saat ini dalam menentukan kuota haji masih menggunakan rumus jumlah warga beragama Islam per mil dari penduduk yang bertempat tinggal di sebuah negara.
    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan, untuk penambahan kuota haji ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan.
    “Pertama harus sabar hingga pembangunan Masjidil Haram itu selesai sehingga kuota kembali normal. Yang kedua adalah dengan diplomasi. Berdasarkan informasi dari teman di Malaysia, juga sudah ada daftar tunggu hingga 40 tahun.” katanya.
    Dengan demikian, ujar dia, jika sesama negara ASEAN memban tu penambahan kuota haji kepada jamaah Indonesia dinilai tidak akan terlalu signifikan sehingga yang perlu dilakukan adalah bernegosiasi tidak hanya dengan Arab Saudi tetapi juga OKI.

        Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut penambahan kuota jamaah haji, seiring selesainya perluasan Masjidil Haram, dapat membahayakan keselamatan jamaah jika tidak disertai dengan peningkatan fasilitas layanan, terutama di Mina.
    “Penambahan kuota itu betul bagi kita akan memperpendek antrean tapi sebetulnya ini akan menjadi ancaman tersendiri karena kalau Mina tidak dibenahi dari sekarang,… justru penambahan kuota menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan jamaah,” kata Menag di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (16/9) waktu setempat, menjelang kepulangannya ke Tanah Air.
    Menag menilai kondisi Mina saat ini sudah tidak memadai untuk kenyamanan jamaah walaupun kuota setiap negara telah dikurangi 20 persen. Ia terutama menyoroti tentang tenda dan jumlah toilet yang tidak memadai serta pengaturan arus keluar masuk jamaah menuju dan meninggalkan Mina.
    Mina merupakan salah satu titik rawan bagi jamaah merujuk pada sejumlah insiden berdesak-desakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Insiden terakhir terjadi tahun 2015 saat jamaah dari berbagai bangsa berdesak-desakan di jalur 204 Mina saat akan melakukan lontar jumroh. Lebih dari 100 jamaah haji Indonesia menjadi korban dalam peristiwa itu.
    “Oleh karena itu kita tidak bisa sepihak melihatnya, tambah kuota tanpa infrastrukturnya dibenahi, karena alih-alih mendapatkan manfaat nanti yang didapat justru mudarat (tidak menguntungkan, red) yang tidak kita kehendaki. Jadi ini juga harus dilihat secara menyeluruh,” katanya seraya menyebut salah satu yang paling mendesak ditingkatkan di Mina adalah jumlah toilet.
    Pengamatan di lapangan, antrean toilet di Mina, hampir tidak pernah pendek. Setiap waktu sedikitnya ada sekitar 10 orang yang mengantre untuk menggunakan toilet. Antrean yang tidak pernah berhenti mengakibatkan kondisi toilet jauh dari memenuhi standar kebersihan. Padahal jamaah akan tinggal di Mina selama dua atau tiga hari.
    Namun, Menag menyadari peningkatan fasilitas di Mina bukan merupakan keputusan Pemerintah Indonesia. “Ini sepenuhnya adalah Pemerintah Saudi Arabia jadi ini tantangan bagi kita untuk bisa meyakinkan pemerintah Saudi Arabia,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com