• Akibat Maraknya Pungli Prona BPN Tidak Penuhi Target

    0

    29pronaPagaralam, Sumsel, jurnalsumatra.com – Target Program pertanahan nasional (Prona), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kota Pagaralam, untuk dapat merealisasikan pembuatan 2100 lembar sertifikat gratis baru 40,28 persen dari pengajuan tahun 2016, maka dengan kondisi ini akan menghabat pengajuan pada tahun 2017 yang akan datang. Demikian diungkapkan Kepala BPN Kota Pagaralam, Zulfikar Z, MH, Jumat (9/9)

    Menurut dia, waktu hanya tinggal satu bulan lagi sementara realisasi pembuatan sertifikat Prona baru dibawah 50 persen, sehingga kondisi ini akan menghambat pengajuan pada tahun 2017 mendatang.

    “Kalau awal masa sosialisasi animo masyarakat cukup tinggi namun pada saat pengajuan dari keluarahan justru minim sekali, tapi persoalam ini terjadi karena pengurusan ditingkat Lurah masih banyak kesulitan hal ini kita dapat banyak laporan dan keluhan masyarakat,” ujar dia.

    Ia mengatakan, memang kalau di tingkat BPN tidak ada pungutan sama sekali, tapi tidak tahun kalu ditingat bawah baik RT, dan kelurahan kemungkinan ada pungutan terlalu besar.

    “Memang banyak warga yang melapor jika ada pungutan mulai dari pembutan sporadi hingga pengajuan untuk pembuatan sertifikat Prona,” ujar dia.

    Dia mengatakan, diharapkan kepada pemerintah kota untuk mendukung program ini agar target pengajuan 2016 sebanyak 2100 persil bisa tercapai pembuatan sertifikat gratris.

    “Kita ingin seluruh lahan atau tanah warga Kota Pagaralam, sudah bersertifikat makanya setiap tahun diajukan Prona,” ujar dia.

    Dia mengatakan, cukup disayangkan jika kesempatan pembutan sertifikat grtais melalui Prona tidak sepenuhnya bisa memenuhi target, bahkan di Sumatra Selatan (Sumsel), hanya Kota Pagaralam, baru terealisasi 40 persen sedangkan kabupaten dan kota lainnya sudah diatas 50 persen.

    Sementara itu Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Fahrozi Hanafi SSTP Msi mengatakan, kalau lahan pemerintah sebagain besar sudah dilakukan pembuatan sertifikat baik milik instansi pertikal maupun pemerintah kota.

    “Semua lahan milik pemerintah baik yang akan dihibahkan semunya sudah dilakukan pembuatan sertifikat, namun memang masih ada beberapa yang masih dalam proses,” ungkap dia.(van)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com