• 46.690 Warga Sampang Buta Aksara

    0

       Sampang, jurnalsumatra.com – Sebanyak 46.690 penduduk Kabupaten Sampang, Jawa Timur hingga kini masih buta aksara, sehingga perlu penanganan khusus dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
    “Jumlah warga Sampang yang buta aksara ini, lebih sedikit dibanding sebelumnya, berkat program keaksaraan fungsional (KF) yang kami gelar selama ini,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal (PNF) Disdik Sampang Nur Alam di Sampang, Kamis.
    Dua tahun lalu, jumlah warga di Kota Bahari yang tercatat buta aksara sebanyak 51.068 orang.
    Nur Alam menjelaskan, tahun ini, Disdik menargetkan sekitar 2.000 orang buta aksara bisa membaca dan menulis melalui program keaksaraan fungsional itu.
    Ke-2.000 warga sasaran program KF itu, tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Karang Penang, Ketapang dan Kecamatan Sokobanah.
    Ia menjelaskan, jumlah 2.000 orang itu, belum termasuk warga belajar yang mengikuti program tahap lanjutan, yakni program pembinaan dan pemantapan yang jumlahnya mencapai 3.800 orang.

        “Warga yang jumlahnya 3.800 orang itu tidak kami masukkan sebagai data wajib belajar pada program keaksaraan fungsional, karena sudah masuk dalam program lanjutan. Program ini sebagai program tambahan bagi yang sudah bisa membaca dan menulis,” katanya.
    Nur Alam menjelaskan, sasaran program KF di Kabupaten Sampang itu, diutamakan pada warga usia produktif, antara 15 tahun hingga 58 tahun.
    “Yang berusia 59 tahun bisa mengikuti program ini, tapi kami mengedepankan yang lebih muda dulu. Masalahnya karena anggaran setiap tahunnya terbatas,” terang Nur Alam.
    Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana sebelumnya menyatakan, jumlah warga buta aksara Sampang terlalu banyak, sehingga menjadi kendala bagi kemajuan perekonomian masyarakat di wilayah itu.
    “Ini terjadi, karena antara pendidikan dengan kemajuan ekonomi berbanding lurus. Daerah yang masyarakatnya berpendidikan, secara ekonomi pasti akan lebih baik,” katanya.
    Oleh karenanya, ia meminta agar Disdik Sampang selaku institusi teknis dalam penyelenggaraan pemberantasan buta aksara itu, kedepan bisa lebih serius dalam menangani kasus itu.
    “Yang terpenting yang harus dilakukan dinas adalah kejujuran dalam pelaksanaan program. Artinya tidak memalsu data, semisal melaporkan warga yang sebenarnya buta aksara menjadi melek aksara,” katanya.
    Atau sambung dia, melaksanakan program secara fiktif, seperti mengajar warga yang bisa membaca dan menulis, hanya karena ingin dianggap sukses mendidik warga yang buta huruf.
    “Itu sangat tidak kita inginkan, karena dampaknya, kita semua nantinya yang akan merasakannya,” terangnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com