• Wali Kota : ASN Ambon Netral Saat Pilkada

    0

         Ambon, jurnalsumatra.com – Aparatur Sipil Negera (ASN) Ambon diminta untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak pada 15 Februari 2017.
    “ASN Ambon diimbau untuk menjaga netralitas dengan tidak ikut berpolitik praktis pada Pilkada serentak mendatang, tetapi memperhatikan aturan normatif yang berlaku,” katanya di Ambon, Senin.
    Menurut dia, netralitas ASN menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Pilkada dengan menciptakan kondisi yang kondusif, serta memberikan pencerahan bagi masyarakat.
    “Selaku Penjabat Wali kota tidak mempunyai kepentingan politik dengan pasangan calon mana pun, sehingga melalui kesempatan ini menginstruksikan seluruh ASN Pemkot Ambon untuk bersikap netral,” ujar Frans..
    Dia mengemukakan, UU No.5 tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Begitu pula, Peraturan Pemerintah(PP) No. 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN yang melarang terlibat dalam berpolitik.

         UU dan PP tersebut mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh atau intervensi semua golongan dan partai politik. Bagi ASN yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi.
    “Seorang ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon Wali kota dan Wakil wali kota Ambon pada Pilkada. Apalagi jika terlibat sebagai tim sukses. Jika ada yang  terlibat akan diambil sikap tegas karena aturan juga jelas,” kata Frans.
    Ia menyatakan, sanksi hukum yang akan diberikan bersifat teguran lisan dan tertulis sampai pada sanksi pemecatan sebagai PNS.
    Sanksi tersebut diberikan kepada oknum ASN yang terindikasi melakukan aktivitas politik hingga pada upaya mobilisasi warga untuk memilih salah satu pasangan calon.
    “Jika ada anggota masyarakat yang melaporkan oknum ASN yang terlibat politik praktis , maka hal itu adalah pertanggungjawaban pribadi yang bersangkutan,” tegas Frans.
    Dia juga mengingatkan para ASN agar selektif dalam memanfaatkan media sosial (medoss) bukan untuk kepentingan politik tetapi hal positif.
    “Medsos harus dimanfaatkan untuk hal positif. Para ASN jangan ikut-ikutan berpolitik karena tugas kita adalah bekerja dan melayani masyarakat. Jangan terkontaminasi dengan kegiatan partai politik karena hak politik ASN disalurkan di TPS pada 15 Februari 2017,” tandas Frans.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com