• Tim pengendali inflasi soroti kenaikan harga ayam

    0

    Palembang ,jurnalsumatra.com – Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyoroti kenaikan harga ayam potong dan telur yang menjadi komoditas penyumbang inflasi sejak awal tahun.

    Ketua TPID Sumsel Hamid Ponco di Palembang, Senin, mengatakan, kenaikan unggas ini membuat inflasi di Sumsel sudah mencapai 2,39 persen jika ditotalkan dari Januari hingga Juli atau lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya 1,23 persen.

    “Jika ini tidak ditekan dan diurai masalahnya, dikhawatirkan Sumsel tidak dapat mencapai target inflasi 3,4 persen plus minus 1,0 persen hingga akhir tahun,” kata Ponco dalam rapat koordinasi TPID Sumsel,

    Saat ini ada kecenderungan pergerakan inflasi di Sumsel mulai meninggi diakhir bulan dengan deflasi sangat sedikit sekali.

    Jika kondisi ini tidak dapat dikendalikan maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai Sumsel di atas rata-rata nasional menjadi tergerus dengan sendirinya lantaran tingginya harga kebutuhan pokok.

    BI mendata, lima komoditas menjadi penyumbang inflasi di Juli yakni cabai merah, daging sapi, daging ayam ras, angkutan udara dan angkutan dalam kota.

    “Untuk itu, TPID Sumsel mengundang Asosiasi Masyarakat Pengunggasan Sumsel untuk mengetahui mengapa harga ayam potong demikian tinggi di pasar tradisional,” kata Ponco.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Masyarakat Perunggasan Sumsel Ismaidi mengatakan bahwa harga ayam potong di pasaran tradisional saat ini berkisar Rp32.000 hingga Rp32.000/ekor lantaran panjangnya rantai distribusi.

    Harga ayam di peternak sebenarnya hanya Rp17.000/ekor dengan berat 2,5 kg saat dibeli broker.

    Kemudian broker memiliki tiga hingga empat kaki hingga ke lapak pedagang pasar.

    “Biaya kemudian dipatok untuk ongkos transfortasi berkisar Rp5.000 per ekor, pemotongan, pencabutan bulu, pembersihan, dan lainnya sehingga harga modal bersih pedagang lapak pasar becek menjadi Rp26.000 per ekor. Sehingga muncullah harga di tingkat pedagang sebesar Rp32.000/ekor,” kata dia.

    Atas dasar persoalan itu, anggota TPID pemerintah provinsi yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Yohanes Toroan mengatakan persoalan pengunggasan ini bukan masalah sederhana karena mulai dari hulu hingg ke hilir ditentukan oleh broker.

    “Ke depan, pemprov akan memperkuat koordinasi di tingkat kabupaten kota, yakni bagaimana mendorong para SKPD untuk membuat program yang pas terkait dengan tingginya harga unggas. Diakui memang ada permainan di sini, harusnya ongkos transportasi tidak bisa dipatok per ekor karena ayam itu diangkut sekali banyak,” kata Yohanes.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com