• Tiga Kecamatan Di Amfoang Belum Tersentuh Listrik

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur masing-masing Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya dan Amfoang Tengah hingga kini masih gelap gulita karena belum tersentuh aliran listrik dari PLN.
    “Di wilayah Amfoang ada enam kecamatan, namun tiga kecamatan tersebut belum tersentuh aliran listrik sejak Indonesia merdeka 71 tahun yang lalu,” kata tokoh masyarakat Amfoang yang juga anggota DPRD Kabupaten Kupang Junus Naisunis kepada Antara di Kupang, Selasa.
    Ia mengemukakan hal itu ketika ditanya soal perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan Amfoang dengan wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse yang kini sedang dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus oleh Pemerintah Timor Leste.
    Menurut dia, ada tiga wilayah kecamatan di Amfoang yang sudah mendapat penerangan listrik dari PLN, yakni Amfoang Timur, Amfoang Utara dan Amfoang Selatan, namun hanya di pusat pemerintahan kecamatan.
    “Listrik di tiga kecamatan tersebut hanya menyalah dari jam enam sore sampai jam enam pagi, dan hanya di pusat pemerintahan kecamatan. Wilayah pedesaan masih tetap saja gelap gulita,” katanya.
    Menurut dia, ada sejumlah desa, seperti Naktuka yang berbatasan langsung dengan Oecusse, Timor Leste, sudah menggunakan listrik melalui tenaga surya (PLTS) yang hanya bisa dimanfaatkan pada malam hari.
    “Berbeda dengan masyarakat Oecusse di negara tetangga Timor Leste yang selalu terang siang dan malam,” katanya.
    Menurut dia, kebutuhan listrik merupakan salah satu tuntutan utama masyarakat di wilayah perbatasan karena akan menggerakkan sektor pembangunan lain seperti sarana komunikasi.

        “Masyarakat di Amfoang sampai sekarang belum mendapatkan signal dari Telkomsel, justru dari Timor Telkom milik Timor Leste, namun terkena roaming internasional sehingga mahal biayanya,” ujarnya.
    Dia berharap Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi NTT serta pemerintah pusat bisa membangun listrik di perbatasan untuk membantu masyarakat keluar dari lilitan keterbelakangan.
    “Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan telekomunikasi menjadi solusi utama yang dibutuhkan warga perbatasan agar segera keluar dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan,” kata Junus Naisunis.
    Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD NTT Maxi Ebu Tho yang menangani bidang hukum dan pemerintahan menilai kondisi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan masih memprihatinkan.
    “Kami sudah beberapa kali berkunjung ke perbatasan dan memang kondisi infrastruktur utama seperti jalan dan listrik masih memprihatinkan,” katanya kepada Antara di Kupang.
    Dia mengatakan banyak wilayah pedesaan di perbatasan belum dialiri listrik selain itu juga akses jalan masih belum memadai.
    “Untuk bisa ke perbatasan bisa butuh waktu puluhan jam, karena kondisi jalannya rusak parah, serta harus naik turun gunung serta lembah ngarai yang lebar,” katanya.
    Kondisi ini, menurut dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat karena warga perbatasan merupakan garis depan NKRI yang patut mendapat prioritas pembangunan seperti yang didengungkan selama ini.
    “Pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas pemerintah karena dengan itu masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka sehari-hari,” katanya.
    Selain itu, kata dia, persoalan batas negara di Naktuka hingga kini masih belum ditangani dengan baik sehingga muncul kekhawatiran masayarakat Indonesia yang hidup di sana.
    “Masyarakat dari Timor Leste sudah membangun pemukiman di wilayah NKRI sehingga harus segera ditangani karena sudah mengarah ke pencaplokan wilayah,” demikian Maxi Ebu Tho.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com