• Sumsel Akan Rombak Nomenklatur

    0

    logo_pemprov_sumsel_thepresidentpostindonesia-comPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Berdasarkan perubahan nomenklatur dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007 menjadi PP nomor 18 tahun 2016. Dinas Perternakan akan dimerger, dan satu asisten akan dihapuskan. Hal Dampaikan oleh Karo Organisasi Tata Kelola (Ortala) Sumsel, Abdul Hamid di Pemprov Sumsel, Selasa (9/8),

    Menurutnya, Dulu organisasi di Pemprov Sumsel ini berdasarkan PP 41 sedangkan untuk saat ini mengacu pada PP 18 tahun 2016,

    Saat ini perubahan nomentklatur tersebut sedang dibahas di legislatif (DPRD) Sumsel untuk dibuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan dalam waktu dekat sesuai dengan yang dibutuhkan serta akan diterapkan pada Januari 2017 mendatang”kata dia”

    Nomenklatur baru ini prinsipnya struktur organisasi itu harus betul tepat fungsi dan tepat ukuran, edsizing, Dalam nomenklatur baru ini, sambung hamid, dinas peternakan akan dimerger, namun belum tahu apakah nantinya akan dimerge ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura atau ke Dinas Perkebunan. Sedangkan, jabatan asisten yang semula ada 4 asisten kini akan dihapuskan menjadi 3 asisten”tegasnya.

    Dijelaskannya, Kami belum tahu asisten mana yang akan dihapuskan ini karena masih akan dibahas terlebih dahulu di DPRD Sumsel,”

    Selain itu, lanjut Hamid, ada beberapa dinas yang dimekarkan seperti dinas perhubungan, komunikasi, dan informasi (Dishubkominfo) menjadi Dinas perhubungan serta Dinas kominfo Sumsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata,

    Nantinya juga, akan ada dinas baru seperti Dinas Pertanahan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumsel. Sebenarnya, Hamid menjelaskan, perampingan ini tujuannya agar lebih tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar”terangnya”

    Lanjutnya, Jadi mungkin tidak ada yang dibangku panjangkan, maupun pemangkasan jabatan, tapi mungkin akan dialihkan ke dinas yang baru,

    Saat Disinggung penambahan dinas apakah berpengaruh anggaran yang saat ini defisit, dirinya menjelaskan, semua nya sedang dibahas, dan pembahasan tersebut mengacu pada anggaran untuk tahun 2017 mengingat penerapan nemonklatur tersebut pada Januari 2017 mendatang.

    Nantinya juga Dinas Pertanahan ini memiliki kewenangan sendiri berbeda dengan BPN, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih,”jelasnya”(madon)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com