• Serapan APBD Lebak Capai 45 Persen

    0

         Lebak, jurnalsumatra.com – Serapan APBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten hingga triwulan II tahun 2016 mencapai 45 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2,4 triliun.
    “Kami serapan anggaran sudah di atas rata-rata nasional sehingga dipastikan dapat mengendalikan kemiskinan dan pengangguran,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak Wahab Rahmat di Lebak, Jumat.
    Pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terus bekerja keras agar serapan anggaran meningkat, karena berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah.
    Apalagi, Bupati Lebak mencanangkan program unggulan yakni Lebak Sejahtera, Lebak Sehat dan Lebak Pintar.
    Kebijakan bupati tersebut, tentu harus ditopang kerja keras para SKPD untuk menggunakan anggaran dalam upaya menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera.
    Selain itu juga dapat menyerap lapangan pekerjaan bari bagi warga. Karena itu, pihaknya mendorong ke depan serapan anggaran menjadi lebih baik pada triwulan berikutnya.
    “Kami berkeyakinan serapan anggaran itu sangat bermanfaat untuk kesejahteraan  masyarakat,” katanya.
    Menurut dia, selama ini serapan anggaran melalui SKPD berjalan baik dan lancar guna mendukung kegiatan program unggulan tersebut.
    Sebagian besar anggaran Kabupaten Lebak terbesar masih berkutat pada infrastuktur publik, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, pendidikan, kesehatan dan pemenuhan air bersih.

         Namun, pemerintah daerah juga mempokuskan pembangunan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kualitas produk unggulan yang dikembangkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
    Peningkatan kualitas produk UKM itu antara lain pengemasan, barkot, sertifikasi, label halal guna menembus pasar global.
    Selain itu juga pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dengan mengalokasikan sarana dan prasarana produksi, seperti penyaluran benih, pupuk, pestisida, pompa air dan perbaikan irigasi.
    “Kami berharap tingginya serapan anggaran itu dapat memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya menjelaskan.
    Menyinggung anggaran yang belum terserap, kata Wahab, biasanya hal tersebut terjadi pada penggunaan anggaran hibah.
    Penggunaan anggaran hibah itu tentu harus menempuh mekanisme yang benar melalui regulasi agar tidak terjadi penyalhagunaan maupun peyimpangan.
    “Pada prinsifnya penggunaan anggaran hibah itu menunggu regulasi yang jelas, sehingga tidak terlibat dengan hukum,” katanya.
    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Dede Supriatna mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menyerap anggaran APBD II sekitar 45 persen pada triwulan II tahun 2016.
    “Kami memberikan apresiasi terhadap pegawai yang bekerja keras untuk menyerap anggaran agar terealisasi produksi pangan dan hortikultura guna memenuhi swasembada pangan juga pendapatan ekonomi masyarakat,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com