• Ratusan Kosan Tak Bayar Pajak

    0

    kamar-kostPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Tingginya Pembagunan di Palembang tidak hanya terjadi pada perhotelan, perkantoran maupun mall, namun pertumbuhan kos-kosan terus mengeliat, namun dari ratusan kosan yang berdiri selama ini justru tidak membayar pajak ke pemerintah, padahal pajak yang dibayarkan akan meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

    Namun data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) dan dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkot Palembang berbeda, Disnpenda mencata ada sekitar 80-90an kosan yang bayar pajak, sedangkan data Disbupar lebih mengkhawatirkan karena hanya 20an kosan yang terdaftar, padahal cuma kosan yang ada di Palembang seiring pertumbuhan pendudukan diprediksi lebih dari 500 yang berdiri.

    Kabid Sarana Disbudpar Kota Palembang, Habson mengatakan hanya ada sekitar 30 kos-kosan yang terdaftar padahal jumlah kosan-kosan yang ada di Palembang diperkirakan mencapai 500an bahkan ribuan.

    “Hanya kosan yang bnerjumlah 10 kamar saja dikenakan pajak, dibawah itu tidak dikenakan, namun masih banyak pemilik kosan yang tidak mengajukan izin pendirian kosan, sehingga tidak membayar pajak,”kata Habson, Sabtu (13/8).

    Sementara itu, Kabid Pendataan dan Penetapan Dispenda Palembang, Sodikin mengatakan hanya sekitar 90an kosan yang terdata dari ratusan kosan yang berdiri di Palembang, kosan yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 maka akan dikenakan 10 persen pajak.

    “Kami kesulitan melakukan pendataan, karena banyak pemilik kosan tidak terdetiksi sehingga kesulitan melakukan pendataan, namun kami berharap pemilik kosan mengajukan izin pendirian kosan, sehingga dapat dikenakan pajak,”tukasnya. (eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com