• Putusan Pegawai MA Tidak Muat Perkara Baru

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Putusan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna tidak memuat perkara baru yang disebut jaksa terkait dengan besan mantan Sekretaris MA Nurhadi maupun perkara Partai Golkar.
    “Menyatakan terdakwa Andri Tristianto Sutrisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Andri Tristianto Sutrisna selama 9 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar dalam sidang pembacaan putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis.
    Putusan itu berdasarkan penilaian hakim bahwa Andri terbukti menerima suap Rp400 juta dari pemilik PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi dan Awang Lazuardi Embat agar mengusahakan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi sehingga Ichsan dan Awang dapat  mempersiapkan memori Peninjauan Kembali (PK) dan gratifikasi sebesar Rp500 juta dari pengacara Asep Ruhiat terkait sejumlah perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan tindak pidana khusus (pidsus).
    Padahal dalam surat tuntutan yang dibacakan pada 4 Agustus 2016, jaksa KPK menyatakan bahwa Andri diduga terlibat dalam pengurusan sejumlah perkara lain karena adanya komunikasi dengan Taufik yang merupakan besan dari mantan Sekretaris MA, Nurhadi.
    “Selain perkara-perkara yang diminta oleh pengacara Asep Ruhiyat, ternyata terdakwa juga mengurus perkara-perkara lain di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali pada MA antara lain pertama, Taufik yang merupakan besan dari Nurhadi (Sekretaris MA) yang meminta kepada terdakwa memantau perkraa di tingkat MA sebagaimana percakapan melalui whatsapp maupun SMS yaitu perkara No 490/K/TUN/15,” kata jaksa penuntut umum KPK Arif Suhermanto pada Kamis (4/8).
    Perkara No 490/K/TUN/15 adalah perkara gugatan yang diajukan oleh DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII Bali yang diwakili oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham yang menggugat Menkumham Yasona Laoly dan Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali terkait SK Menkumham itu menyatakan AD-ART dan kepengurusan Golkar versi Munas Bali tidak berlaku lagi.

        Putusan kasasi tertanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara tersebut adalah mengabulkan sebagian gugatan Aburizal Bakrie dan menyatakan SK Menkumham tanggal 23 Maret 2015 tersebut batal sehingga Menkumham harus mencabut SK itu.
    Menanggapi hal itu, jaksa KPK menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi hakim untuk mengabulkan seluruh tuntutan.
    “Untuk mempergunakan materi persidangan sebagai bahan pembuktian itu kewenangan masing2 pihak yang menurut mereka mana materi yang mendukung pembuktian unsur masing-masing pasal, tidak ada keharusan hakim untuk mengikuti seluruh pembuktian yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan oleh pihak penasihat hukum,” kata JPU KPK Lie PUtra Setiawan.
    Namun KPK menurut Lie tetap dapat mengembangkan perkara tersebut.
    “Pengembangan setiap perkara akan mengacu pada bahan hukum yang terungkap baik persidangan terkait maupun bahan hukum lain yang ditemukan di luar persidangan. Fakta tentang keterkaitan saudari Kosidah itu kan disampaikan bukan juga Andri bahwa uang yang diterima Andri dari Ichsan rencananya akan disampaikan juga ke Kosidah, hal-hal itu akan dianalisa KPK akan analisa apakah patut diteruskan dalam tahap lebih lanjut pemeriksaan ini,” tambah Lie.
    Dalam surat tuntutan, Andri setidaknya mengurus sejumlah perkara lain yang ditanyakan oleh sejumlah pihak yaitu:
    Pertama, Taufik yang merupakan besan dari Nurhadi (Sekretaris MA) yang meminta kepada terdakwa memantau perkraa di tingkat MA sebagaimana percakapan melalui whatsapp maupun SMS yaitu perkara No 490/K/TUN/15, perkara PTP X Kediri, perkara kasasi Bank CIMB an Andi Zainuddin Azikin, perkara kasasi No 3063 K/Pdt/15, perkara kasasi dari kediri no 179 K/PDT/15, perkara kasasi dari Banjar Baru No 646 K/PDT/15
    Kedua, Andriani, saat ini menjabat hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang merupakan mantan atasan terdakwa juga menanyakan perkara kepada terdakwa sebagai berikutL Pengantar Perkara No 2970, pengatar perkara No 2971, No 148 K/Pdt/16, No 163 K/Pdt/16
    Ketiga, Puji Sulaksono wakil sekretaris PN Semarang meminta bantuan terakwa untuk menguurs perkara perdata di tingkat kasasi agar dikembalikan sebagai putusan di tingkat PN Semarang sudah dikondisikan oleh Puji Sulaksono
    Dan Keempat, Agus Sulistiono dari Probolinggo Jawa Timur juga pernah mengurus perkara di MA tapi Andri sudah mengembalikan uangnya Rp200 juta.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com