• PNS Mukomuko Tolak Jadi Tim Penerima Barang

    0

    Mukomuko, jurnalsumatra.com- Mayoritas pegawai negeri sipil di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini menolak menjadi tim penerima pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PHO sejak beberapa orang tim ini diduga terjerat kasus korupsi rumah sakit umum daerah (RSUD).
    “Memang semua PNS di dinas ini menolak menjadi tim PHO. Mereka menolak dengan beberapa alasan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, saat ditanya tentang kebenaran informasi PNS DPU menolak jadi tim PHO, di Mukomuko, Senin.
    Sejumlah oknum PNS di DPU setempat yang menjadi anggota tim PHO telah ditetapkan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan RSUD setempat.
    Apriansyah menjelaskan, ada beberapa alasan sehingga PNS menolak menjadi tim PHO, yakni tidak mengetahui teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
    Selain itu, katanya, ada juga oknum PNS di dinas ini yang beralasan sebentar lagi menjadi PNS pemerintah pusat.
    “Ada juga oknum PNS yang menolak karena saat ini statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi RSUD setempat,” ujarnya.
    Menurutnya, kemungkinan ada hubungannya PNS menolak menjadi tim PHO itu karena ketakutan mereka setelah ada beberapa anggota tim PHO yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
    Demi kelancaran tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, ia mengatakan, pihaknya tetap menunjuk lima orang PNS menjadi tim PHO.
    “Kita akan pertegas lagi tugas dan kewajiban mereka dalam SK tim PHO. Mereka ini tidak bertanggung jawab terhadap kontraktor, tetapi tanggung jawab kepada pejabat pelaksana kegiatan (PPK),” ujarnya.
    Ia menyatakan, seandainya kegiatan itu tidak sesuai dengan gambar, tim PHO ini bisa saja menolaknya.
    Salah seorang PNS yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan menolak menjadi tim PHO karena tidak adanya perlindungan dari atasannya dalam menjalankan tugas.
    “Dari pada jadi tim PHO, lebih baik jadi staf biasa. Tidak ada risiko berhadapan dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
    Sebaliknya, katanya, ketika menjadi tim PHO, honor yang mereka terima kecil, tetapi risikonya besar.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com