• Perwako Ekosistem dan Pengelolaan Hutlin Segera Diterbitkan

    0

    Logo-PagaralamPAGARALAM, sumsel, jurnalsumatra.com  – Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem Pagaralam, termasuk pula pengelolaan wisata alam yang ada di bumi Besemah, akan segera diterbitkan Perwako Ekosistem dan Pengelolaan Hutan Lindung (Hutlin), secara bertahap.

    Hal ini diungkapkan Walikota dr Hj Ida Fitriati  dalam dialog hangat di Rumah Dinas Walikota Pagaralam, Selasa (30/8/2016).

    Dimana narasumber dari UPTD Kementerian Lingkungan Hidup, Anang, didampingi Heti, sebagai perwakilan KPHLD Provinsi Sumsel di Pagaralam, dengan pegiat-pegiat alam bebas dan pemerhati serta pecinta lingkungan.

    Menurut Ida kebiasan buruk pendaki liar yang membawa turun kayu panjang umur, yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan hutan di puncak Gunung Dempo.

    Lalu Wako Ida juga mencontohkan pengelolaan wisata alam di gunung Papandayan, Jawa Barat. “Di sana itu (G. Papandayan, red) setiap pintu masuk pendakiannya telah terkelola dengan baik, dibantu oleh para pecinta alam lokal. Bagaimana caranya hal yang demikian, kita bisa adopsi dan dilaksanakan di Pagaralam. Bahkan nantinya dapat bermitra dengan KPHL dan Pemkot,” ujar Ida.

    Sementara, narasumber dari UPTD Kementerian Lingkungan Hidup, Anang menyampaikan, ketertarikan wisatawan pada Kota Pagaralam, khususnya Gunung Dempo sebagai ikon, lebih karena faktor potensi alamnya itu sendiri.

    “Pagaralam memiliki hutan lindung seluas 26.000 hektare, 3000 hektare berada dikawasan Gunung Dempo, namun disisi lain alamnya luar biasa dengan view-view yang memiliki potensi wisata yang menjadi distinasi andalan Sumsel,” kata dia.

    Pada sesi tanya jawab berkaitan dengan pelestarian, baik flora dan fauna dan endemik Gunung Dempo dan hutan lindung, beberapa penanya berharap agar Walikota Pagaralam sesegera mungkin dapat menerbitkan Peraturan-peraturan (Perwako) yang mengatur hal tersebut. Ini sebagai antisipasi lonjakan pendaki pada tahun baru, yang biasanya membludak.

    “Akan segera kita terbitkan Perwako. Tetap kita berbagi tugas, konsep, folosofi pelestarian lingkungan. Bertahap kita (Pemkot) membuat peraturan pengelolaan dan pengendalian. Seperti misalnya Perwako penyelamatan tanaman endemik seperti kayu panjang umur. Saat ini, saya minta SKPD terkait untuk membuat surat tugas (SK) bagi Pecinta Alam dan Person-person yang bertugas ‘mengawal’ Perwako tersebut,” ujar Wako Ida menutup dialog.

    Pada dialog ini, dihadiri anggota Forum Pecinta Alam (FORPA) Besemah, warga dan anggota Karang Taruna Kampung IV, Ketua KNPI Pagaralam, Jimmy Alamsyah Putra sebagai juru bicara, turut dihadiri kepala-kepala SKPD terkait, seperti Dinas Kehutanan, Pariwisata, Bappeda, Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda Kota Pagaralam, dan undangan lain. (Van)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com