• Pengangkatan Merki Bakri Sebagai Kadis Merupakan Pelanggaran UU

    0
    Pengangkatan Merki Bakri Sebagai Kadis Merupakan Pelanggaran UU

    Pengangkatan Merki Bakri Sebagai Kadis Merupakan Pelanggaran UU

    BANYUASIN, Sumsel, jurnalsumatra.com–Pengangkatan Marki Bakri sebagai kepala dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga kabupaten banyuasin menuai protes. Pasalnya yang bersangkutan saat diangkat sebagai kepala dinas sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumsel atas dugaan kasus penipuan.

    “Seharusnya yang bersangkutan diberhentikan sementara waktu bukan sebaliknya justru dikasih jabatan,” kata ketua AMB Agus Saputra Holidu didamping Sekjen Agustaf Husaini, Kamis (25/8).

    Selain itu Pengangkatan tersebut   merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ANS) dan juga sebagai bukti ketidakpahaman Bupati  Banyuasin Yan Anton sebagai pejabat pembina pns.

    Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, PNS diberhentikan sementara apabila: a diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non structural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. “Pak Merki Bakri itukan sudah jadi tersangka dan sempat ditahan,walaupun sekarang penahanannya ditangguhkan. Seharusnya Pak Merki itu diberhentikan dulu sementara sesuai dengan UU ASN,”tegasnya.

    Tujuan pemberhentian sementara ini terang Agus supaya dia fokus ke kasus pidana yang tengah membelitnya.Nanti kalau sudah ada keputusan tetap. Misal dia dinyatakan tidak bersalah. Ya diaktifkan kembali. “Kalau merujuk ke UU ASN ini ya mestinya pak merki diberhentikan sementara dari PNS bukan malah dilantik menjadi kepala dinas. Apalagi kasus pak merki itukan dapat dikategorikan kasus Suap/gratifikasi yang menjanjikan proyek kan?.

    Kalau dia mengulangi kembali perbuatan ini dengan jabatan barunya gimana? Masyarakat pasti yang  dirugikan,”kata Alumni ITB ini. ” Jadi saran saya Bupati Banyuasin membatalkan SK pengangkatan Pak Merki sebagai Kadis Lalu memberhentikan sementara dari PNS sesuai UU ASN agar Merki Bakri ini fokus ke kasus hukumnya.

    Kalau nanti dia terbukti tidak bersalah, diaktifkan kembali sebagai PNS dan silahkan diangkat menjadi kadis sesuai dengan kompetensinya,”katanya.

    Jika tidak dibatalkan lanjut Agus takutnya akan berkembang opini di Masyarakat bahwa Bupati melegalkan kasus pidana bagi pejabat di Banyuasin ini. “Dengan tidak dibatalkan juga, masyarakat akan menilai bahwa dimasa kepemimpinan Bupati Yan Anton ini, pelanggaran aturan itu sudah jadi hal yang lumrah, jangan sampai terbentuk opini seperti itu maka perlu dikaji ulang,”tandasnya.

    Bahkan ada yang menilai apa, dan apa benar Merki menyimpan sms pejabat yang diduga minta uang kepadanya.Takut hal itu terbongkar sebaiknya diamankan sengan diberi jabatan sebagai kepala dinas.

    Sekjen PWI Banyuasin Nachung Tajudin menilai bisa dilantiknya Merki Bakri menjadi Kepala Dinas merupakan bukti jika tim Badan Pertimbangan jabatan dan karir (Baperjakat) Pemkab Banyuasin tidak bekerja secara baik. ” Dengan kasus ini,Kinerja Badan Pertimbangan jabatan dan karir (Baperjakat) Pemkab Banyuasin patut di pertanyakan. Ini jelas Tersangka Kasus tindak pidana, kok bisa mulus seperti itu,”katanya.

    “Jangan-jangan, isu yang selama ini menyebut bahwa Baperjakat hanya dikuasai satu orang , tidak pernah rapat itu memang benar adanya,”(lubis).

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com