• Penerimaan Pajak Reklame Turun

    0
    Tower Tidak Berizin Dibongkar

    Penerimaan Pajak Reklame Turun

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Dampak pembangunan mega proyek light rail transit (LRT) yang sedang belangsung dipastaikan mengurangi pendpatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak pada tahun ini, hal ini dipastikan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Disnpenda).

    “Kita pastikan pajak reklame akan mengalami penurunan, karena jumlah reklame yang ditertibkan dijalur pembagunan LRT sebanyak 127 unit,”kata Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pengolahan Data Dispenda Palembang, Sodikin, kamis (25/8).

    Dikatakan Sodikin penerimaan pajak maupun aset yang ditertibkan mencapai Rp 41 miliar, untuk mengurangi penurunan yang lebih besar, maka pihaknya akan melakukan optimalisasi penerimaan, salah satunya dengan memberlakukan pajak papan nama toko (PNT), namun penerimaannya sangat kecil.

    “Satu PNT itu sebesar Rp 250 ribu, bayangkan dengan penerimaan pajak reklame yang sangat besar, namun kami akan terus melakukan optimalisasi PAD, mana sak yang akan menjadi prioritas,”kata Sodikin.

    Kepala BPM-PTSP, Ratu Dewa mengatakan tentu untuk mengantikan banyaknya reklame mapun billboard yang ditertibkan karena pembagunan LRT, maka pihaknya bersama dengan Tata Kota akan membuat master plan terlbih dahulu sehingga pemasangan media reklame lebih dan teratur.

    “Jangan sampai pembutan media reklame berbenturan dengan aturan yang ada, sehingga dengan rencana yang matang medai reklame akan menjadi lebih rapi dan indah, hal ini salah satu upaya pemerintah,”kata Dewa.

    Salah wacana pemerintah dengan membuat reklame media di tiang LRT, hal ini tentu berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta dengan banyak menempatkan media reklame di tiang LRT. “LRT sangat bagus tentu yang akan menjadi prioritas daerah yang strategis dan pusat Kota,”jelasnya.

    Pemerintah juga telah menawarkan kepada investor dalam dan luar negeri untuk membuat vidietron, uapay ini tidak lain karena besarnya dana yang dibutuhkan untuk membuat videotron, beberapa waktu lalu sudah ada beberapa investor yang berniat namun belum direalisasikan.

    “Pembuatan videotron tidak cukup menggunkan anggaran APBD namun harus mengandeng swasta, karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, satu videotron butuh dan yang mencapai Rp 1,2miliar lebih,”jelasnya.

    Sekretaris daerah (Sekda) Palembang Harobin Mustofa menyatakan turunnya pendapatan daerah termasuk dari sektor pajak reklame maka pihaknya akan melakukan optimalisasi dari sektor pajak dan sebagainya, sehingga PAD Palembang akan mengalami peningkatan.

    “Tentu pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mendorong PAD Palembang tinggi pada tahun ini, turunya penerimaan karena disebabkan berbagai faktor, termasuk juga diambil alihnya pengelolaan terminal oleh pusat dan sebagainya,” jelas Harobin.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com