• Pemprov Kaltim Minta Kades Waspada Gunakan DD

    0

        Samarinda, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta para kepala desa waspada dalam menggunakan Dana Desa (DD) agar tidak tersangkut masalah hukum, karena tujuan pemberian DD untuk percepatan pembangunan, bukan untuk membuat kades terkena masalah.
    “Pemprov Kaltim sudah bekerjasama dengan BPKP dan KPK terkait pemanfaatan dan pengawasan DD, jadi semua kades harus berhati-hati dan mengacu pada peraturan maupun petunjuk teknis penggunaannya,” kata Asisten I Sekprov Kaltim, Meliana di Samarinda, Kamis.
    Hal itu dikatakan Meiliana saat membuka rapat koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Balai Kota Samarinda. Rapat tersebut diikuti Kepala dan Perwakilan BPMPD dari kabupaten /kota se-Kaltim.
    Menurut Mei, panggilan akrbanya, tahun anggaran 2016 Kaltim mendapat kucuran DD dari APBN senilai Rp540 miliar. Dana tersebut didistribusikan kepada 836 desa dengan maksud agar daerah pinggiran mengalami perkembangan lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
    Untuk itu, dana dari APBN yang dikucurkan ke desa harus benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan berdasarkan pada hasil musyawarah bersama warga, sehinga kepala desa (kades) bersama aparaturnya terbebas dari ancaman hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan dan lainnya.

        Dalam upaya membantu kades, aparatur desa, dan pihak terkait di tingkat kecamatan mengetahui pemanfaatan DD sekaligus untuk menjauhkan masalah akibat penyelewengan DD, katanya, Pemprov Kaltim telah melatih mereka tentang teknis pemanfaatannya.
    “Pemprov Kaltim sudah melatih sekitar 3.000 kades dan aparatur desa. Materi yang disampaikan dalam pelatihan adalah berbagai hal seputar DD, mulai dari tujuan hingga teknis pemanfaatan DD. Hal ini dimaksudkan agar kades bersama aparaturnya benar-benar paham pemanfaatan DD,” katanya.
    Ia melanjutkan, jangan sampai akibat ketidaktahuan kades dalam proses hingga apa saja peruntukkan DD, lantas mereka memanfaatkan anggaran yang ada dengan kemauan sendiri, karena hal inilah yang bisa menjeremuskan mereka ke masalah hukum.
    Menurutnya, dana desa yang diterima desa cukup besar yang rata-rata di atas 600 juta per tahun. Apabila kades kaget dengan banyaknya uang, kemudian menggunakan anggaran atas kemauan kades bersama aparaturnya, tentu hal ini akan bisa menimbulkan masalah di masyarakat yang bisa saja berakibat pada proses hukum.
    “Melalui pelatihan yang sudah dilakukan pemprov bebeberap bulan lalu, tentu kami harapkan tingkat pemahaman kades bersama aparaturnya lebih baik, sehingga penggunaan DD juga bisa lebih terarah dan sesuai dengan tujuan presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” kata Mei lagi.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com