• PEMKAB Sleman Akan Rombak OPD

    0

    Sleman, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewacanakan untuk merombak organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat.
    “Perombakan ini nantinya dimungkinkan ada pemisahan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun penggabungan secara kelembagaan dan kewenangan,” kata penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Iswoyo Hadiwarno, Minggu.
    Menurut dia, perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang mengatur kelembagaan baru perangkat daerah. Melalui peraturan ini, perombakan juga akan dimungkinkan menyentuh instansi berbentuk dinas, badan, maupun kantor dengan penggolongan tertentu berdasarkan kajian lebih lanjut.
    “Nanti tergantung kriterianya, apakah masuk instansi tipe A, B, atau C. Sekarang tim sedang bekerja untuk proses kajian kelembagaan mengacu pada PP itu,” katanya.
    Ia mengatakan, untuk saat ini belum diketahui SKPD mana sajakah yang akan dirombak nantinya mengingat kajian belum mendapatkan hasil pasti. Namun ia mengisyaratkan bahwa kebudayaan dan pariwisata yang selama ini menyatu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kemungkinan juga bakal dipisahkan dalam isntansi tersendiri.
    “Dua kebidangan tersebut terlalu rumit untuk diampu oleh satu instansi saja,” katanya.
    Iswoyo mengatakan, hasil kajian diharapkan bisa segera keluar sebelum akhir tahun atau sekitar Oktober. Sebelum disahkan, hasil kajian akan dibahas bersama legislatif untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah berikut pengisian sumber daya manusianya.
    “Nanti jika tim kajian sudah menyelesaikan konsepnya, SKPD bersangkutan kami undang diskusi, mana yang digabung dan mana yang dipecah. Hasil akhirnya belum tahu,” katanya.
    Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, pemisahan kelembagaan dan kewenangan memang diperlukan dalam beberapa instansi, seperti disbudpar yang juga menangani pengelolaan dan penggunaan dana keistimewaan (danais).
    “Urusan budaya dan pariwisata perlu dipisahkan agar lebih fokus dalam kinerjanya. Tergabungnya kedua urusan itu dalam satu instansi menjadi penyebab serapan Danais di Sleman masih rendah, baru sekitar 56 persen hingga pertengahan tahun ini. SKPD mestinya dipisah, agar budaya lebih fokus dan pariwisata juga bisa dieksplore lebih jauh lagi,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com