• Pemerintah Pusat Tunda Pengiriman DAU

    0

    pencairan-dana-pilkades--324x160Palembang, jurnalsumatra.com – Dengan ada nya efiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat untuk menunda transfer Dana alokasi umum (DAU) di 168 daerah dan kota di indonesia salah satu nya sumsel yang terkena Penundaan dana tersebut.

    “penundaan untuk Pemprov Sumsel sendiri sebesar Rp 48 miliar/bulan, untuk PALI Rp 5 miliar/bulan dan Muratara sebesar Rp 6 miliar/bulan. Hal ini dilakukan karena memiliki kapasitas fiskal kebutuhan belanja dan posisi saldo kas daerah pada akhir 2016 dalam kategori sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang” ujar

    Kepala Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara (DJPBN) wilayah Sumbagsel, Sudarso menanggapi hal tersebut saat dihubungi wartawan, Selasa (23/8).

    Dijelaskannya, DAU ini sendiri memang diperuntukkan salah satunya untuk gaji dan beberapa hal lainnya,Meskipun begitu, penundaan DAU yang cukup besar tersebut tidak akan mempengaruhi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. Karena perhitungan besaran DAU berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan kontruksi dan PDRB per kapita.Namun, mungkin untuk kegiatan atau program lainnya yang disesuaikan,”kata dia

    “Di tahun 2016 ini DAU untuk lingkungan Sumsel (Provinsi dan kota) yang dialokasikan yakni sekitar Rp 11 triliun, untuk realisasinya sampai dengan Juli yakni sekitar Rp 7 triliun. Sedangkan, khusus Pemprov Sumsel alokasinya yakni sekitar Rp 1 triliun dan realisasinya sampai dengan Juli yakni sekitar Rp 714 miliar”tutupnya.

    Sementara itu. Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Yohanes H Toruan menjelaskan says baru mengetahui ada penundaan tersebut. Namun, meskipun tertunda harusnya tidak mengurangi kapasitas kerja dari PNS di Pemprov Sumsel.

    Dirinya juga menambahkan, untuk pembayaran gaji sendiri itu tak akan terganggu karena pastinya akan ada kebijakan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Namun, dengan penundaan tersebut maka program dan pembangunan pastinya akan terganggu bahkan bisa saja nantinya Pemprov berhutang” ujarnya,

    “Saat ini banyak cara pikir yang sudah tidak sesuai lagi sehingga pada saat terjadi pemangkasan atau penundaan maka dapat berpengaruh terhadap kinerja dari PNS. Padahal, PNS itu tujuannya untuk melayani masyarakat. “Ya, seharusnya PNS itu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat tidak terganggu terhadap pemangkasan maupun penundaan anggaran,

    Secara pribadi, saya mendukung atas efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Namun, sebagai pemerintah pusat harusnya juga mencontohkan kepada setiap daerah untuk berhemat. “Salah satu contoh beberapa waktu lalu saya diundang oleh lembaga pusat untuk menghadiri rapat selama 3 hari. Saya bingung kok rapatnya sampai 3 hari, padahal pembahasan pun tidak terlalu penting,” tegasnya,(rn)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com