• OJK Bali Godok SK Waspada Investasi Bodong

    0

         Denpasar, jurnalsumatra.com – Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah menggodok surat keputusan terkait pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi di Bali sehingga ada formula tata kerja dan mekanisme koordinasi antarlembaga.
    “Di Bali proses kami masih melakukan pertemuan beberapa kali dengan satuan kerja. SK sedang diproses dan digodok di kantor pusat sehingga nanti disekapakati tata kerja dan mekanisme koordinasi,” kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Nasirwan Ilyas di Denpasar, Kamis.
    Menurut dia, diharapkan Satgas tersebut mulai bekerja pada September 2016 karena sudah disiapkan nama lembaga yang bertugas dalam tim dengan kerja pertama yakni melakukan pemetaan.
    Dia menjelaskan bahwa di kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara yang berdiri di Jalan Diponegoro Denpasar didirikan Sekretariat Satgas Waspada Investasi.
    Nantinya masyarakat dapat mengadukan apabila ada temuan invetasi bodong di sekretariat tersebut karena menampung lintas sektoral.

         Lintas sektoral tersebut yakni di antaranya OJK, kepolisian, kejaksaan, BKPM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, instansi pemerintahan, Bank Indonesia serta instansi terkait lainnya.
    Didirikannya Satgas Waspada Investasi itu mengingat banyak bermunculan investasi bodong yang memberikan iming-iming bunga tinggi.
    Nasirwan menambahkan bahwa terkait hal itu, pihaknya telah meluncurkan portal khusus yakni “Investment Alert Portal” (IAP) yang dapat diakses masyarakat umum dengan memuat daftar perusahaan yang berpotensi melakukan aktivitas ilegal atau memang sudah definitif ilegal.
    Dia menjelaskan bahwa ada 164 perusahaan menjalankan praktik investasi bodong di Indonesia yang sudah diidentifikasi OJK bekerja sama dengan kepolisian dan pihak lainnya.
    Dari jumlah itu, lanjut dia, 32 perusahaan menjalankan aktivitas yang menjadi kewenangan pengawasann OJK.
    Sedangkan perusahaan lain seperti misalnya pengumpulan dana haji atau umroh menjadi kewenangan Kementerian Agama.
    Nasirwan mengungkapkan bahwa dari 32 perusahaan itu, delapan perusahaan diidentifikasi melakukan investasi bodong di wilayah OJK Regional 8.
    “Tetapi namanya saya tidak hafal, tersebar terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar,” katanya seraya menambahkan bahwa pihaknya belum memiliki ukuran dampak yang ditimbulkan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com