• Nomenklatur Pemprov Sumsel Tahun 2017

    0

    Joko Imam SantosoPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Asisten lV Bidang administrasi dan umum setda Sumsel Joko Imam Santoso Berharapkan di tahun 2017, sudah menggunakan anggaran tahun baru, nomenklatur yang ditata.

    Sejumlah dinas dan badan sudah diyakinkan pasti akan mengacu kepada nomenklatut baru berdasarkan PP No 18 Tahun 2016. Seperti 6 Dinas, 5 Badan serta 3 unsur pendukung seperti Sekda, Sekwan dan Inspektorat.

    Ada yang bertambah, ada yang berkurang, sesuai dengan urusan. “Ada yang diperkuat, ada yang dianggap perlu penggabungan, ada yanh dipisahkan. Secara umum tidak terlalu banyak.”tegasnya di pemprov sumsel kamis (12/8),

    Sambung Joko, Hanya saja ada penegasan berkaitan dengan urusan, keinginan pemerintah dalam urusan ini supaya lebih mumpuni, lebih fokus. “Kita mengenal urusan wajib pelayanan dasar sebagai unsur pelaksana, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,”kata dia.

    Lalu ada juga Dinas Pekerjaan Umum ketiga-tiganya (BM, CK dan Pengairan,), urusan Perumahan, urusan Pemukiman, urusan Trantib dan Linmas dan Dinas Sosial. “Itu ada 6 dinas dalam rangka urusan wajib pelayanan dasar.”

    Tak hanya dinas, sejumlah instansi masuk urusan wajib non pelayanan dasar juga sudah ada yang diperkirakan akan tetap bertahan. Menurut Joko, diluar kategori tersebut masuk urusan wajib non pelayanan dasar, istilahnya perangkat daerah organisasi.

    Selain itu, dalam unsur pendukung tetap ada, seperti Sekda (Sekretaris Daerah), Sekwan (Sekretaris Dewan), inspektorat. Kemudian, dengan aturan baru ini (PP No 18 Tahun 2016), ada beberapa lembaga yang sebelumnya berstatus dinas atau badan, ditarik ke Pemerintah pusat,

    Joko mengakui sedang menyuusun, Kesbangpol ke Kemendagri, Korpri yang saat ini di SKPD, semuanya tetap berdiri sendiri, namun dengan aturan PP 18 Tahun 2016 tidak tercermin, tidak muncul sebutan Korpri, sedang disusun oleh pemerintah pusat.

    Untuk pembentukan lembaga atau instansi baru, kata Joko, dinas kependudukan, kalau di kabupaten dan kota memang ada, tapi di tingkat provinsi (pemerintah,red belum ada. “Saat ini sedang disusun, selanjutnya dibawah kemendagri.”

    Badan Koordinasi Penyuluhan atau Bakorlu yang ada di pertanian, perikanan, perkebunan kembali ke teknis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing. “Yang (Bakorlu,red) setingkat dinas kembali ke teknis SKPD-nya, karena nanti tidak tercermin di PP No 18 Tahun 2016,”jelas dia.

    Kalau urusan pendukung tak ada masalah lagi, lalu masih ada fungsi penunjang yang saat ini terdapat 18 badan. Menurutnya, fungsi penunjang nantinya akan ada 5 badan saja yakni hanya ada Bappeda, BKD, BPKAD, Balitbangnovda serta Bandiklat.

    Terkait dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Joko menegaskan, tetap ada (bidang kerjanya) namun bukan, mungkin masuk ke salah satu dinas, tujuanya rentang kendalinya harus bisa membina.

    Mengenai BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), ia mengakui masih sedang dalam pengkajian. “BPBD termasuk tugas beban kerjanya besar tapi tidak tercermin dalam nomenklatur PP No 18 Tahun 2016,”kata dia.

    Lalu, sambung dia, semua sedang dimantapkan, karena ini memang kebutuham, BPBD ini sangat strategis apalagi daerah ini rawan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masuk dalam pertimbangan yakni, KPID dan RS Ernaldi Bahar.

    Sebelumnya, uji kompetensi pegawai negeri sipil di SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan akan segera melakukan uji kompetensi terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik itu dinas ataupun badan.

    Untuk melihat sejauh mana kinerja dari masing-masing SKPD di Lingkungan Pemprov Sumsel. “Siapa yang dirampingkan itu, dia (dinas atau badan) yang tidak kompeten. Oleh karena itu, ada uji kompetensi, asesment lagi,” ungkapnya.

    Sejauh ini, Gubernur melihat kinerja dari masing-masing SKPD sudah cukup baik. Meski, tidak seluruhnya Program Kerja (Proker) yang telah dibuat, belum dilaksanakan semuanya.

    “Postur Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Lingkungan Pemprov Sumsel sudah mencukupi. Hanya beberapa bidang disiplin ilmu yang mengalami kekurangan.(RN)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com