• Nomeklatur Dirubah, Banyak Pejabat Turun Jabatan

    0
    Pemkot Palembang Dispensasi PNS Telat Bekerja

    Nomeklatur Dirubah, Banyak Pejabat Turun Jabatan

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Wacana Perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang pada tahun 2017 mendatang berdampak langsung pada jabatan para pejabat, dengan adanya perombakan tersebut akan banyak pejabat yang turun jabatan.

    Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Vivi Novitriani, menjelaskan karena adanya perubahan nomeklatur atau susunan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, yang harus dilaksanakan pada tahun 2017.

    “Sekarang kami sedang mempersiapkan rancangan badan atau dinas mana yang akan dipangkas, dimerger ataupun dipisah sesuai urusan pemerintahan,”kata Vivi, Kamis(11/8).

    Vivi menerangkan, perubahan nomenklatur yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemkot Palembang, berdasarkan tupoksi beban kerja dan analisa beban kerja dari badan atau dinas yang ada saat ini.

    “Sekarang kami sedang melakukan pemetaan terhadap perubahan nomenklatur SKPD, sesuai perintah Pemerintah Pusat. Karena, badan atau dinas di setiap daerah, akan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan,” ungkap dia.

    Vivi menyebutkan ada tiga kategori SKPD sesuai beban kerjanya. Dimana, beban kerja terberat klasifikasi A dengan grade 800-1000, B dengan grade 600-800, dan C dengan grade 300-600.Jika memang SKPD dengan beban kerja cukup berat tetapi masuk ke kategori yang tidak sesuai, maka akan terjadi banyak pengurangan, dan berpengaruh pada pemangkasan.

    Lebih lanjut disampaikan Vivi, saat ini ada beberapa dinas yang kemungkinan akan dilakukan peleburan dan urusan pemerintahan yang akan dipisah menjadi dinas atau badan tersendiri.

    Dimana beberapa dinas yang bukan urusan pemerintah akan dilakukan merger dengan dinas atau badan lain berdasarkan skor atau tipe.Berdasarkan urusan, hanya ada 28 dinas atau badan. Dimana itu berdasarkan tipe A, B dan C. Dan Pemerintah Daerah diminta untuk mengatur hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016, turunan dari Undang-undang (UU) 23 tahun 2014.

    Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, ada beberapa item untuk menentukan pembentukan dunas. Jika memang skor ataupun tipe pada urusan tersebut memungkinkan.

    Seperti, SKPD dengan tipe C, harud digabung dengan SKPD dengan yang serumpun. Untuk skornya akan ditentukan dari berbagai penilaian, seperti indikator tingkat kepentingan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan.”di Pemkot sendiri masih ada SKPD yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dengan tipe C. Agar lebih efisien dan efektif,”urainya.

    Vivi menyebutkan ada tiga kategori SKPD sesuai beban kerjanya. Dimana, beban kerja terberat klasifikasi A dengan grade 800-1000, B dengan grade 600-800, dan C dengan grade 300-600.

    Saat ini, sesuai dengan aturan, untuk klasifikasi dengan beban kerja terberat, akan dianalisis lagi. Jika memang harus dipisah, maka akan dilakukan pembentukan SKPD baru. Sedangkan, untuk SKPD dengan tipe C, akan dimerger atau digabungkan dengan SKPD yang serumpun, tapi tetap harus berdasarkan urusan.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com