• Legislator Tangerang: Perda Tentang Ketenagakerjaan Tinggal Pengesahan

    0

         Tangerang, jurnalsumatra.com – Legislator Kabupaten Tangerang, Banten, menyatakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tinggal menunggu pengesahan dalam sidang paripurna DPRD setempat.
    “Kami telah rampung membahas maka saat ini menunggu jadwal,” kata Wakil Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Kabupaten Tangerang Supriyadi di Tangerang, Kamis.
    Ia mengatakan dalam Perda tersebut semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kontrak harus mendaftarkan ke instansi berwenang Pemkab Tangerang.
    Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap tenaga kerja harus melakukan pendataan termasuk jumlah maupun perusahaan yang menampung.
    Bahkan perusahaan yang baru berdiri diharuskan untuk mendaftar termasuk mengenai jumlah tenaga kerja dibutuhkan.
    Dalam Perda itu menjelaskan mengenai persyaratan sebelum diberikan izin. Hal itu agar tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan oleh pengusaha.

         Namun persyaratan tersebut diantaranya mengenai gaji minimum harus dipenuhi, jenis usaha, serta menyangkut hak pekerja.
    Masalah tersebut karena banyak perselisihan perusahaan dengan pekerja tapi selalu mengalami jalan buntu dan kadang menguntungkan pengusaha.
    Perselisihan tentang tenaga kerja kontrak dominan merugikan mereka, maka pengusaha dengan leluasa untuk mengganti dengan tenaga yang baru dan nominal kontrak lebih murah.
    Muatan pada Perda tersebut adalah sekitar 60 persen berasal dari UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ditambah dengan kondisi dan situasi setempat.
    Padahal sebelumnya, Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Kabupaten Tangerang, Zaenudin mengatakan tujuan Perda itu berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pekerja agar mereka mendapatkan kepastian menyangkut kesejahteraan hidup.
    Hal tersebut sangat disayangkan karena daerah yang memiliki ribuan pabrik tapi tanpa ada Perda sebagai payung hukum.
    Zaenudin mengatakan daerah ini telah identik dengan seribu industri tapi sangat disayangkan tanpa ada regulasi yang mengatur menyangkut buruh setempat.
    Menurut dia, perlu ada regulasi karena sangat dibutuhkan para buruh agar mereka mendapatkan jaminan dalam bekerja termasuk tentang keselamatan dan kesejahteraan.
    Jika Perda itu sudah rampung maka para buruh setempat sangat diuntungkan karena pengusaha tidak dapat semena-mena untuk menindas termasuk menyangkut ikatan kontrak kerja.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com