• Legislator: RPJMD Kotim Belum Cakup Pembangunan Menyeluruh

    0

          Sampit, jurnalsumatra.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dani Rahman menyayangkan naskah akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah belum mencakup pembangunan secara menyeluruh.
    “Setelah saya pelajari dan cermati, RPJMD Kotawaringin Timur 2016-2021 yang disusun eksekutif dan yang saat ini sedang kita bahas bersama, ternyata hanya memuat aspek yuridis formal dan metodologi saja, bahkan belum mengarah pada perencanaan pembangunan secara menyeluruh terutama untuk pembangunan kota 20 tahun ke depan,” katanya di Sampit, Kamis.
    Dani Rahkman mengungkapkan, seharuSnya dalam RPJMD tersebut dijelaskan sumber data yang digunakan sebagai acuan awal serta perlunya memverifikasi kembali data acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Fraksi Demokrat juga belum menemukan matriks yang dapat menjelaskan keterkaitan RPJMD Kotawaringin Timur dengan rencana pembangunan nasional RPJN maupun dengan rencana pembangunan Provinsi Kalteng,” katanya.
    Lebih lanjut Dani Rahman mengatakan, dalam pendapatan dan belanja APBD 2016-2121 juga terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara anggaran/ belanja untuk aparatur dengan anggaran/belanja untuk program kegiatan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat.

          “Belanja untuk aparatur masih relatif tinggi, sementara belanja untuk kepentingan sarana dan prasarana, bantuan sosial, bagi hasil relatih tetap,” ungkapnya.
    Sementara itu terkait isu-isu strategis dalam RPJMD ini, Fraksi Demokrat berharap pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara tepat dan mencakup seluruh kalangan, termasuk kalangan difabel. Juga perlu adanya pengkajian yang mencakup aspek sosial, dan budaya.
    Sementara itu menanggapi pendapat Fraksi Demokrat, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi mengatakan, dokumen perencanaan 20 tahun merupakan rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang daerah.
    Sedangkan terkait dengan isu strategis untuk kalangan difabel sudah masuk dalam isu strategis dan masuk adalam prioritas yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.
    “Untuk masalah porsi belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung karena ditetapkannya alokasi dana desa, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten masuk dalam belanja tidak langsung karena dana tersebut sifatnya belanja transfer dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa,” demikian Supian Hadi.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com