• KPK Geledah Kantor Pemprov SULTRA

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – KPK menggeledah sejumlah kantor Provinsi Sulawesi Tenggara dan rumah di Jakarta terkait dengan penetapan Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin eksplorasi di Kabupaten Buton dan Bombana periode 2009-2014.
    “Hari ini penyidik KPK telah melakukan beberapa penggeledahan. Ini bukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) maka penggeledahan ini sudah mendapat izin dari pengadilan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Selasa.
    Penggeledahan antara lain dilakukan pada Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di  Kendari, Kantor Biro Hukum Pemprov Sultra di Kendari, Kantor Dinas ESDM Pemprov Sultra di Kendari, rumah di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia di Kendari, rumah di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga di Kendari, rumah di Jalan Taman Suropati Kendari, dan rumah di Jalan Made Sabara di Kendari.
    Selain itu penggeledahan juga dilakukan di Jakarta, yaitu di kantor di kawasan Pluit, rumah di kawasan Bambu Apus Jakarta Timur, dan rumah di Patra Kuningan.
    “Semua tempat-tempat itu oleh penyidik KPK diduga punya hubungan sehingga perlu dilakukan penggeledahan,” kata Laode.
    Namun, Laode mengaku belum mendapatkan laporan hasil penggeledahan tersebut.
    “Hasil penggeledahan masih di lapangan sehingga kami belum bisa melaporkan apa saja dokumen yang diambil,” ungkap Laode.
    Nur Alam diduga melakukan perbutan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan  Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB (Anugerah Harisma Barakah) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara, jelas Laode.
    Menurut Laode, kasus bidang sumber daya alam merupakan salah satu fokus KPK selain kasus pajak.
    “KPK sangat memberikan perhatian khusus kepada sektor Sumber Daya Alam ini. Semoga kasus ini menjadi bahan pelajaran kepada provinsi yang lain juga kepada kementerian dan lembaga agar dalam memberikan izin pertambangan memperhatikan dengan benar sistem tata kelola dan peraturan di dalamnya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang ditemukan dalam kasus ini,” tegas Laode.
    Namun hingga saat ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Nur Alam.  (anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com