• Kaltara Susun SOP Sanksi Pelanggaran Tata Ruang

    0

        Nunukan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menyusun tata cara pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang agar tercipta ketertiban dan pemanfaatan ruang terbuka.
    Sekaitan dengan hal ini, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kaltara, Suheriyatna di Tarakan melalui siaran persnya, Jumat menyatakan, pemerintah daerah memiliki peran sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka baik sebagai abyek maupun pengawal pelaksanaan penataan ruang.
    Hal ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Produk Peraturan Daerah berkaitan dengan rencana tata ruang.

        Untuk mewujudkannya, maka Pemprov Kaltara menyusun tata cara dan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelanggar tata ruang dan pemanfaatannya dengan tujuan mencapai ketertiban yang berdampak pada percepatan pembangunan di wilayah itu.
    Suheriyatna menambahkan, tertib tata ruang dapat mempercepat pembangunan pada seluruh sektor seperti sosial, ekonomi dan budaya karena jika tidak dilakukan maka dapat menghambat proses pembangunan secara menyeluruh.
    Penyusunan SOP tentang tata cara dan pengenaan sanksi tersebut hanya berkaitan dengan penyamaan persepsi dan sanksi administrasi dalam hal penataan ruang dengan tujuan menjadi acuan teknis bagi pemerintah daerah, sebut dia.
    Penyusunan yang diselenggarakan selama tiga hari itu melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan, Universitas Pajajaran dan lembaga terkait.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com