• Kaltara Datangi Warga Perbatasan Lengkapi Administrasi Kependudukan

    0

        Nunukan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendatangi warga perbatasan RI-Malaysia untuk melengkapi administrasi kependudukan khususnya di Kabupaten Nunukan dan Malinau.
    Kepala biro Pemerintahan Provinsi Kaltara, Datu Iqro Ramadhan melalui siaran persnya, Jumat menyatakan, langkah yang dilakukannya itu sebagai bentuk “jemput boila” dalam pelayanan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan dengan Malaysia pada kedua kabupaten tersebut.
    Ia mengatakan, warga di wilayah perbatasan masih banyak yang belum memiliki identitas kependudukan sehubungan sulitnya akses ke ibukota kabupaten maka dengan cara mendatangi sebagai solusi yang dianggap lebih efektif.
    Untuk memaksimalkan pelayanan tersebut, Pemprov Kaltara membentuk tim khusus secara terpadu memberikan pelayanan khusus agar warga di wilayah perbatasan negara dapat melengkapi identitas administrasi kependudukannya seperti pencatatan akte nikah, akte kelahiran hingga kartu tanda penduduk.

        Menurut Datu Iqro Ramadhan, sekitar 25 persen masyarakat di wilayah perbatasan pada kedua kabupaten belum memiliki administrasi kependudukan sehingga ditargetkan seluruhnya dapat terlayani paling lambat 2017.
    Ia juga menekankan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap warga negara berhak memiliki identitas kependudukan namun bagi yang berdomisili di wilayah perbatasan dengan Malaysia itu sulit mendapatkannya akibat keterbatasan sarana transportasi.
    Kemudian, kata Datu Iqro, anggaran yang digunakan berasal dari APBD Provinsi Kaltara 2016 dimana dimana sengaja dilakukan karena kabupaten bersangkutan masih kekurangan anggaran untuk program tersebut.
    “Untuk mengakomodir pencacatan kependudukan bagi seluruh warga termasuk di wilayah perbatasan yang belum memiliki administrasi kependudukan dilayani oleh pemerintah provinsi,” ujar dia.
    Saat ini pelayanan administrasi kependudukan yang dijalankan sejak 2015 itu telah dilakukan di Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Long Boh di Kabupaten Malinau. Selanjutnya di Kabupaten Nunukan untuk Kecamatan Lumbis Ogong, Krayan Tengah dan Krayan Hilir.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com