• Kabupaten OKU Masih Meragukan Nomenklatur SKPD

    0

    logo-kab-OKUBaturaja, jurnalsumatra.com – Rencana perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), telah disusun.

    Tapi lagi – lagi, Pemkab setempat dalam hal ini Bagian Organisasi Setda OKU belum bisa memastikan nomenklatur SKPD yang baru. Kenapa belum bisa dipastikan? Kata Kabag Organisasi, Amzar Kristofa, lantaran draf/ rancangan perubahan nomenklatur tersebut masih akan diajukan ke DPRD. Karenanya pihaknya belum yakin apakah perubahan yang diajukan itu nanti disetujui atau tidak.

    Kedua walaupun disetujui masuk pembahasan legislasi, itu nanti ada pembahasan lagi di Pansus. “Kita belum bisa ngomong dan sekali lagi kita belum bisa pastikan. Rancangannya sudah kita bahas di tingkat eksekutif. Dan itu sudah kita ajukan ke Banmus. Kemudian mereka (Banmus,red) tinggal menentukan jadwal untuk agenda paripurna pembentukan perangkat daerah ini,” ulas Amzar, Senin (22/8) di gedung DPRD setempat.

    Meski begitu, Amzar sedikit membeberkan sedikit gambaran SKPD mana saja yang akan berubah. Dalam hal ini, paling tidak ada empat (4) SKPD yang tetap alias tidak berubah sama sekali.

    Yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesbangpol, RSUD dan KORPRI. “Selama ini kita ada 39 SKPD tambah kecamatan 13 jadi 52. Nah kita usul 34 SKPD, yang tetap alias tidak berubah 4 SKPD tadi. Jadi perkiraan kita akan ada 38 SKPD  di OKU ini nanti. Itu akan menjadi 51 SKPD jika ditambah 13 kecamatan tadi,” jelasnya.

    Selain 4 SKPD (tetap) diatas, yang lain kata Amzar, bisa dipastikan akan berubah. Bisa jadi ada yang bergabung ke dinas lain, ada yang balik ke induk, ada pula yang dipecah.

    Seperti BP4K. Penyuluhnya akan kembali ke induk masing – masing, baik peternakan, perikanan dan pertanian.

    Dinas kebersihan dipecah. Sebagian urusannya nanti akan kembali ke Dinas Lingkungan Hidup dan sebagian ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

    Kemudian KPPT, itu akan kembali ke Dinas Penanaman Modal. Kalau Distamben dan Dishutbun, dihilangkan dan dikembalikan ke Provinsi.

    “Kalau Perkebunan tidak diatur, tapi explicitnya balik ke pertanian. Yang jelas sekali lagi kita belum berani pastikan,” tandasnya.(eka)

     

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com