• Hendri : Aswari Tidak Percayai Jeme Lahat

    0
    BPS Sensus Bupati Lahat 2016

    Aswari Tidak Percayai Jeme Lahat

    Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Seringnya pejabat dari luar daerah mengisi jabatan diinstansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat membuat kalangan aktivis mulai angkat bicara. Pemkab Lahat dinilai tidak lagi mudah percaya pada Sumber Daya Manusia (SDM) asli Lahat untuk membantu pembangunan yang sedang digalakkan saat ini.

    Seperti disampaikan Hendri (38) aktivis di Kabupaten Lahat menyampaikan, sangat menyayangkan banyaknya pejabat dati luar daerah yang memimpin salah satu instansi dilingkungan Pemda Lahat. Apalagi, jika dilihat dari kualitas SDM dan struktur kepangkatan saat ini masih banyak para Abdi Negara (PNS) di Bumi Seganti Setungguan ini, yang bisa dipercaya dalam turut membantu pembangunan.

    “Toh, kita semua tau dan telah melihat dengan langsung bahwa dilahat jabatan strategis terkadang diisi oleh pejabat dari luar daerah, sedangkan PNS golongan IV A banyak yang dibangku panjangkan, apa mereka ini tidak bisa lagi berbuat dan membantu dalam roda pembangunan daerah,” tanyanya.

    Dikwatirkan jika hal ini terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan gejolak sosial dikalangan PNS dan merasa bahwa karir sebagai pegawai paling tinggi mulai dari kepala bidang (Kabid), kepala bagian (Kabag), dan, jabatan lainnya.

    “Saat ini sudah banyak PNS yang latar pendidikannya S2, jika ini diberdayakan dan dipercaya maka semangat mereka akan semakin besar apalagi Pemkab Lahat sedang gencar-gencarnya membangun. Memang, ketika mereka dipercaya dan diberikan jabatan tidak langsung bisa berbuat, namun, semua itu butuh proses untuk penyesuaian,” tambahnya.

    Hal senada juga ditegaskan Syafudin (37) salah satu orang yang sudah cukup lama dilapangan mengatakan, kalau dilihat dari proses baik itu hukum maupun politik di Kabupaten Lahat, banyak ditemukan fenomena pejabat luar daerah memimpin instansi dilingkungan Pemda Lahat tanpa proses lelang jelas merupakan salah satu rasa ketidak percayaan Bupati kepada SDM yang ada, apalagi dalam suatu instansi sudah pasti mengelola anggaran.

    “Terindikasi, ada dua kemungkinan yakni antara percaya atau tidak percayanya Kepala Daerah, atau banyaknya masukan serta keluhan dari bawah, sehingga, para Abdi Negara asli Lahat tidak diberikan jabatan. Sebab, Bupati akan melihat setiap SKPD yang benar-benar bekerja untuk membangun Bumi Seganti Setungguan ini,” tuturnya.

    Menurutnya, contoh, berkaca dari Resuffle yang sering dilakukan terkadang tanpa evaluasi karena ada pejabat yang baru beberapa bulan menjabat namun terkena pergantian dan ini membuktikan adanya ketidak percayaan dari pemimpinan atau bisa juga banyaknya laporan serta keluhan dari bawah.

    “Memang, resuffle adalah hak preogratif Bupati, namun, tetap harus profesional. Karena, menunjuk seorang pejabat tersebut tidak sembarangan, apalagi pejabat yang dari luar daerah yang secara langsung mengisi tempat strategis. Yang intinya, kepala daerah itu menginginkan seorang pejabat tersebut, dapat mengoptimalkan sumber-sumber berpotensi, agar terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang handal dan akuntabel. Akan tetapi, kembali lagi semua itu hak preogratif kepala daerah.,” pungkasnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com