• Fraksi DPR PPP Prihatin Kekerasan Terhadap Guru

    0

         Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menyatakan, pihaknya prihatin terhadap peristiwa kekerasan yang menimpa Dasrul, sorang guru SMK 2 di Makassar, Sulawesi Selatan.
    “Kami menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa kekerasan yang menimpa Bapak Dasrul, guru di SMK 2 Makassar,” katanya dalam pernyataannya yang disampaikan di Senayan Jakarta, Jumat.
    Reni mengatakan, profesi guru akhir-akhir ini menjadi objek sasaran baik kekerasan fisik maupun upaya kriminalisasi melalui jalur hukum.
    “Kondisi ini menjadi preseden tidak baik. Guru yang semestinya menjadi teladan dan panutan menjadi tidak memiliki marwah,” kata anggota Komisi X DPR RI ini.
    Reni banyak mendapat keluhan dan kekhawatiran dari para guru atas fenomena kriminalisasi maupun aksi kekerasan fisik yang menimpa guru-guru. Kriminalisasi guru dan aksi kekerasan ini jangan dianggap sepele. Karena ini efeknya pada kualitas kegiatan belajar-mengajar (KBM).
    Di samping juga, tentu peristiwa tersebut akan merepotkan dan menyita waktu para guru karena turut serta melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan guru yang menjadi korban.
    Karena itu,  pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menyudahi praktik kriminalisasi dan tindakan kekerasan terhadap guru ini.
    “Saya mendorong Mendikbud (Muhadjir Effendy), Kapolri (Jenderal Polisi Tito Karnavian), Jaksa Agung (M Prasetyo), KPAI, organisasi profesi guru dan ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) lainnya agar bertemu untuk menyamakan persepsi dan pandangan atas persoalan ini,” katanya.
    Dalam sejumlah kasus yang mencuat, aparat penegak hukum menjerat para guru dengan UU Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di satu sisi profesi guru juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
    Di Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 secara jelas bahwa guru berhak mendapat perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan kerja serta kesehatan kerja.  Atas dua UU tersebut, sebaiknya seluruh “stakeholder” menyamakan persepsi agar peristiwa yang muncul tidak terulang kembali.
    “Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah untuk menerbitan peraturan pemerintah (PP) terkait perlindungan guru sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” katanya.

        Langkah tersebut untuk menegaskan kehadiran negara memberikan perlindungan kepada guru. Langkah ini diharapkan dapat memutus praktik yang meresahkan guru.
    Langkah ini juga bentuk komitmen negara dalam menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif dan berkesinambungan.
    “Langkah ini sebagai bentuk sikap antisipatif dan preventif agar di waktu mendatang tidak terulang kembali,” katanya.
    Sidoarjo
    Sebelumnya, Fraksi PPP DPR menyatakan, prihatin dan menyayangkan atas putusan Majelis Hakim PN Sidoarjo terhadap guru SMP Basuki Rahmat Samahudi dengan vonis tiga bulan hukuman penjara dengan masa percobaan enam bulan. Semestinya majelis hakim menerapkan keadilan substantif terhadap Samhudi.
    “Toh, di antara kedua belah pihak yakni orang tua dan guru telah terjadi islah atau perdamaian,” kata Reni.
    Putusan hakim tersebut menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi.
    “Semestinya, para penegak hukum memiliki pemahaman yang sama terkait dengan esensi pendidikan ini. Apalagi, yang dilakukan guru dengan mencubit siswa bukan dengan tujuan menyakiti, tetapi untuk memberi edukasi,” katanya.
    Putusan ini juga akan berdampak negatif bagi guru.
    “Akan ada sikap trauma saat menghadapi siswa yang memiliki perilaku yang berbeda dengan anak didik lainnya,” kata Reni.
    Kekhawatiran akan adanya kriminalisasi sulit dihindari. Ekstremnya, bisa saja saat menghadapi siswa yang memiliki perilaku yang unik, guru akan melakukan pembiaran saja. “Semoga kekhawatiran tersebut tidak terwujud,” katanya.
    Langkah orang tua murid yang melaporkan guru juga tidak memberi  nilai edukasi kepada anak. Pelaporan tersebut akan memberi dampak  sikap arogan dan angkuh terhadap anak-anak.
    Ke depan agar persoalan seperti yang terjadi pada Samhudi di Sidoarjao ini tidak muncul kembali, keberadaan Komite Sekolah harus lebih dikonkritkan fungsinya. Komunikasi antara tenaga pengajar, lembaga pendidikan dan orang tua siswa harus dilakukan secara terbuka, intensif dan saling melengkapi.
    “Harapannya dengan cara ini, peristiwa semacam tersebut tidak terulang kembali,” kata Reni.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com