• DPRD: Waspadai Pencapaian Indeks Demokrasi Yang Rendah

    0

         Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi, mengisyaratkan instansi terkait mewaspadai rendahnya pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur aspek peran legislatif atau tercatat periode 2014 sebesar 10,71 dan tahun 2015 sebesar 0,0 itu.
    “Pencapaian IDI dari sektor legislatif masih rendah namun tidak perlu kecewa dan laporan BPS soal IDI tersebut akan menjadi masukan bagi perubahan di masa datang,” kata Hazmi Setiadi dalam keterangannya di Pekanbaru, Kamis.
    Pendapat demikian disampaikannya berkaitan dengan laporan BPS Riau tentang IDI dari aspek peran lembaga demokrasi (legislatif) terkait dengan indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif periode 2014 sebesar 10,71 dan tahun 2015 sebesar 0,0 itu.
    Sementara itu, menurut Hazmi,  BPS yang telah menyebutkan pencapaian IDI Riau secara keseluruhan tahun 2015 mencapai 65,83 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun 2,57 poin dibandingkan dengan angka IDI 2014 yang sebesar 68,40. Capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau tersebut masih berada pada kategori “sedang”.            Sedangkan klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60 ż 80), dan buruk (indeks < 60).

         “Rendahnya pencapaiaan IDI sektor legislatif tersebut antara lain dipengaruhi oleh transisi kepempimpinan Ketua DPRD Provinsi Riau yang baru, kini masih belum ditetapkan,” kata Hazmi Setiadi.
    Hazmi, yang juga Wakil Ketua PAN Provinsi Riau itu mengakui bahwa ketua DPRD yang lama, Parman  mengundurkan diri pada 10 Agustus 2015 dan hingga kini masih belum ditetapkan Ketua DPRD 2016 yang definitif.
    Kondisi ini, katanya lagi sangat mempengaruhi kinerja DPRD namun demikian diharapkan pencapaian IDI dari aspek peran DPRD akan naik pada 2017 bersamaan dipercepatnya penetapan Ketua DPRD definitif.
    Sementara itu, BPS sendiri membagi pencapaian IDI pada peran DPRD  dalam aspek besaran alokasi anggaran pendidikan kesehatan mencapai 46,78 tahun 2014 dan pada tahun 2015 hanya sebesar 55,80.
    Berikutnya Peran DPRD Riau dalam aspek pembuatan Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD tercatat pada tahun 2014 sebesar 20,00 dan tahun 2015 sebesar 53,85.
    “Semua laporan BPS Riau tersebut harus terus disosialisasikan sehingga upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pencapaian IDI dalam peran legislatif bisa dimasukkan dalam RPJMD Riau tahun 2017,” katanya(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com