• DPRD OKU Nilai Pemkab Lamban Respon Kebijakan Pusat

    0

    erlanBaturaja, Sumsel, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menilai Pemerintah Kabupaten Lamban merespon adanya pemangkasan anggaran oleh pusat, yang mengakibatkan morat maritnya kondisi keuangan daerah sekarang ini. Hal tersebut ditegaskan politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Erlan Abidin, kepada RmolSumsel, di sela sela rapat per anggaran di gedung DPRD setempat, Rabu (24/8).

    Erlan mengatakan, Pemda menyikapi itu dengan mencarikan solusinya sejak awal tahun lalu (Januari 2016). Salah satunya dengan upaya meningkatkan PAD. Dalam artian tidak melulu mengandalkan DBH yang memang tiap tahun justru berkurang ini. “Dari tahun ke tahun (PAD) ini tidak ada peningkatan penghasilan,” cetus politisi yang tergabung di komisi II DPRD OKU.

    Ia pun menjelaskan ihwal kronologi bagaimana kondisi keuangan daerah sehingga menjadi morat marit sekarang ini.

    Begini; bahwa pada 21 November 2015 lalu, APBD 2016 disahkan. Dengan asumsi kala itu, pendapatan dana bagi hasil sebesar Rp250 miliar dan defisit sebesar Rp40 miliar.

    Namun, pada tanggal 27 Desember 2015, keluarlah PP No 137 tahun 2015 yang menyatakan bahwa dana bagi hasil turun Rp96 miliar.

    Kemudian keluar lagi PP No 66 tahun 2016 yang menyatakan dana bagi hasil kita turun Rp166 miliar. Sehingga total defisit sebesar Rp171 miliar, dikurangi SILPA Rp56 miliar, menjadi Rp118 miliar.

    Itu tadi sambung Erlan, pemotongan dana bagi hasil Rp166 miliar, ini semestinya jadi Warning bagi Pemda. Artinya jauh hari, sudah ada upaya menggenjot peningkatan PAD.

    “Harusnya saat adanya pemotongan yang akan datang, Pemda sudah ada ancang – ancang,” imbuh dia.

    Lebih lanjut Erlan mengatakan, kondisi ini mesti menjadi pelajaran dan pemicu bagi Pemerintah setempat, agar kedepan jangan mengandalkan dan bergantung dengan DBH saja.

    Menurut dia, pemasukan untuk kas daerah dari sektor PAD yang selama ini dipandang sebelah mata, mesti digenjot lagi. Apalagi, dalam penilaiannya potensi cukup besar.

    Contoh kecilnya saja, dari sektor PAD pajak tambang. Seperti misal, batu gamping untuk bahan pembuatan semen. Saat ini pajaknya hanya Rp16 ribu per ton. Sedangkan di daerah lain, ungkap Erlan, sudah diatas Rp75 ribu perton.

    “Harusnya ada upaya serius dalam peningkatan PAD ini. Potensinya banyak kok, dan angkanya bisa sampai Rp300 miliar. Tapi sayang selama ini total PAD yang bisa dicapai hanya Rp80 miliar. Itupun tidak sampai dari target yang ditetapkan sebesar Rp100 miliar,” demikian Erlan. (erwin)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com