• DPRD Minta PUSKESMAS Waspadai Peredaran Vaksin Palsu

    0

    Kotabaru, jurnalsumatra.com – Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta Puskesmas-Puskesmas di Kotabaru untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil, terutama dalam mewaspadai peredaran vaksin palsu.
    Anggota komisi III DPRD Kotabaru Junaidi di Kotabaru Selasa mengatakan, salah satu agenda rombongan dewan konsultasi ke pemerintah provinsi adalah menyikapi maraknya peredaran vaksin palsu yang santer diberitakan media, sehingga menjadi kekhawatiran bagi legislatif terhadap kesehatan masyarakat di daerah.
    “Diakui dalam sebulan terakhir pemberitaan media baik elektronik maupun media cetak begitu masif mengangkat issu terbongkarnya peredaran vaksin palsu, meski belum sampai ke Kalimantan, namun tetap menjadi khawatir,” jelas Junaidi.
    Sehubungan dengan hal itu lanjut dia, pelaksanaan rapat konsultasi Komisi III DPRD Kotabaru saat ini khususnya di Dinas Kesehatan Kalsel yakni mempertanyakan mengenai antisipasi dan kiat dalam menghadapi issu tersebut, yang terpenting bagaimana agar vaksin palsu tidak sampai ke Kalimantan.
    Termasuk dalam rapat konsultasi tersebut, politisi Partai PKS ini menyebut, legislatif juga mengajukan permohonan kepada provinsi agar memberikan perhatian pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil melalui peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas.
    Diungkapkan Junaidi, Kotabaru yang secara geografis merupakan daerah kepulauan, kendala utama yang dihadapi adalah sarana transportasi dalam menjangkau daerah-daerah kecamatan yang relatif sulit, konsekuensinya penyebaran layanan dan distribusi logistik yang terkendala.
    Kaitannya dengan hal tersebut, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tidak semua daerah bisa terhubung dengan mudah untuk bisa ke rumah sakit yang ada di ibu kota kabupaten, oleh sebab itu perlunya peningkatan pelayanan di tingkat puskesmas.
    “Harapan kami agar puskesmas-puskemas di daerah ditingkatkan pelayannnya hingga rawat inap, begitu juga dengan durasi pelayanan syukur-syukur bisa 24 jam,” kata Junaidi.
    Pada bagian lain, terkait dengan layanan kesehatan di daerah kecamatan, Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni sebelumnya juga menghimbau menghimbau kepada eksekutif melalui Dinas Kesehatan setempat mengharuskan pemberlakuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi puskesmas-puskesmas di Kotabaru.
    Hal itu menurutnya, sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan, eksekutif melalui instansi terkait hendaknya memaksimalkan tugas dan fungsinya, salah satunya dengan pemberlakuan BLUD bukan hanya rumah sakit tapi juga puskesmas.
    “Seperti yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas kesehatan telah membuat kebijakan yang berorientasi pada pelayanan, yakni memberlakukan PPK-BLUD hingga puskesmas-puskesmas,” kata Mukhni.

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com