• DPRD Desak Pemkot Palembang Segera Ajukan Perda Angkutan Sungai

    0

    Tarif Angkutan Sumsel Tidak Terpengaruh Pembatasan BBM, jembatan  ampera, angkutan sungai, ketekPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Komisi II DPRD Palembang meminta pemerintah Kota Palembang untuk segera mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang retribusi angkutan sungai, karena selama ini daerah lain sudah banyak memberlakukan Perda seperti ini.

    “Meski kita terlambant dibandingkan daerah lain, tentu kami meminta Pemkot untuk segera mengajukan Perda tersebut, karena pembahasan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama kapan lagi kalau bukan sekarang,”kata Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darwaman, Senin (29/8).

    Menurut Chandra, Perda ini menjamin keselamatan bagi pengguna transportasi sungai terutama kapal angkutan batubara maupun tongkang yang selama ini melalui sungai musi tanpa memberikan kontribusi bagi daerah.“Perda ini sangat penting karena menjamin semua penguna lalulintassungai dari kecelakaan dan ketertiban, meski disisi lain potensi untuk meningkatan PAD cukup besar tentu kami mendorong pemerintah untuk segera mengajukan Perdanya ke DPRD kemudian dilakukan pembahasan,”kata Chandra.

    Perda ini juga dapat menjamin keamanan jembatan Ampera, karena beberapa waktu lalu kapal tongkang menabrak tiang jembatan, sehingga kejadain ini menjadi pelajaran bahwa aturan dan pengawasan sangat penting dalam menjaga sebuah ketertiban dalam berlalulintas.

    Anggota Komisi II DPRD Palembang, Hardi sebelum dilakukan pembahasan tentu harus melibatkan semua pihak baik itu perusahaan dan sebagainya,sehinggga Perda ini tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

    “Semua pihak untuk dilibatkan, oleh karena itu yang paling juga dengan adanya Perda ini dapat memberikan PAD Palembang, karena Palembang akan banyak kehilangan PAD karena beberapa faktor dan kebjikan pusat,kata politisi Nasdem ini.

    Sebelumnya, Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Investasi Kota Palembang Sudirman Tegoeh menjelaskan bahwa aturan angkutan sungai bagi kapal tongkang belum diberlakukan,karena saat ini hanya anak perusahaan PT BA sajayaitu PT Penajam yang dikenakan retribusi, karena perusahaan-perusahaan ini mampu mengakut lebih dari 3,6 juta ton pertahun.

    “setelah nantinya diterapkan peraturan Walikota (Perwali) kemudian akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (perda) namun itu nanti, karena masih panjang prosesnya, yang jelas potensinya sangat besar bagi PAD daerah,” pungkasnya.

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com