• Dorong Perangkat Kelurahan jadi SKPD

    0
    Pemkot Palembang Dispensasi PNS Telat Bekerja

    Dorong Perangkat Kelurahan jadi SKPD

    Palembang, jurnalsumatra.com –  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang yang baru Harobin Mustofa berjanji segera menjalankan pesan yang disampaikan Sekda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera melakukan konsolidasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. dirinya akan segera melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait dengan langkah serta program kerja terkait dengan pemahaman pembenahan administrasi.

    “Saya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Palembang. komunikasi adalah langkah awal untuk melakukan pembenahan terkait pemahaman masalah administrasi,” jelasnya.

    Selain itu, untuk program kerja kedepan, pria kelahiran memiliki target pada 2018 yang terdapat tiga agenda penting yang harus dilaksanakan. Pertama mensukseskan Palembang Elok Madani Aman dan Sejahtera (EMAS) 2018 yang menjadi program Walikota, kedua mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Palembang dan mensukseskan Asian Games 2018, dimana palembang menjadi salah satu dari tuan rumah event akbar tersebut.

    “Ada program jangka pendek dan program jangka panjang yang sudah saya persiapkan. Termasuk program 100 hari pertama untuk melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat yang ada,” ulasnya.

    Harobin melihat, kekosongan jabatan Sekda jelas sedikit mengganggu koordinasi yang selama ini terjadi, dimana seluruh perangkat kerja melakukan pekerjaan tanpa target kerja.

    “Kerja sudah ada, tapi perlu ditingkatkan lagi. Baik dari sisi pelayanan sampai profesional seluruh perangkat kerja diseluruh lingkungan Pemkot Palembang,” tuturnya.

    Lebih lanjut dijelaskannya, dirinya juga akan melaksanakan tipologi struktur dari seluruh aspek yang ada, termasuk siap mendorong dijadikannya perangkat Kelurahan menjadi SKPD di tahun 2017.

    Karena untuk memberikan pelayanan prima, tipologi struktur dalam organisasi pemerintahan harus segera dilaksanakan. Apalagi tingkat kebutuhan masyarakat saat ini, menuntut pemerintah harus dapat menyeimbanginya. Termasuk pelayanan publik, terkait nasalah KTP, akan segera meralisasikan pencetakan KTP di setiap kecamatan.

    “Kita akan terus realisasikan pelaksanaan dan perda yang mengatur dengan pengembangan pelayanan publik, diantaranya pencetakan KTP Elektronik (KTP-el) dan ditingkatkannya perangkat Kelurahan menjadi SKPD seperti di Kecamatan. Semua itu harus ada suatu pengelompokan dan kajian sistem kerja yang matang. Saat ini Perdanya sedang dirancang dan di proses,” imbuhnya.

    Pelayanan publik harus menjadi hal utama yang harus diperbaiki setiap perangkat pemerintahan. Untuk itu perlu ditingkatkan dan dilaksanakan pelayanan sampai ke kelurahan.

    “Contoh program Rp 1 Miliar Satu Kelurahan, memerlukan perangkat definitif sebagai payung hukumnya. Jika tidak, pelayanan akan sulit berjalan,” tandasnya.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com