• Dispendukcapil Malang Sisir Warga Belum Ber-KTP Elektronik

    0

         Malang, jurnalsumatra.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang menyisir warga yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, namun belum memiliki KTP elektronik dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk.
    “Untuk bisa 100 persen warga memiliki KTP elektronik (e-KTP) memang perlu ada program jemput bola. Cara yang sudah kami lakukan selama ini adalah menempatkan petugas di setiap kelurahan untuk melakukan survei dari rumah ke rumah warga,” kata Kepala Dispendukcapil Kota Malang Metawati Ika Wardani di Malang, Jawa Timur, Sabtu.
    Menurut dia, cara itu harus dilakukan karena hingga saat ini masih ada sekitar empat persen warga berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah, tetapi belum memiliki e-KTP, padahal kebutuhan e-KTP tersebut sangat penting untuk pengurusan berbagai keperluan catatan kependudukan. Selain itu, e-KTP juga diperlukan untuk verifikasi peserta Pemilihan Umum Wali Kota 2018.
    Selain untuk berbagai kepentingan kependudukan, lanjutnya, target yang ditetapkan kementerian pada September mendatang harus selesai. Oleh karena itu, Dispendukcapil secara intensif harus melakukan pendataan dengan cara jemput bola yang dilakukan secara rata-rata satu pekan untuk satu kelurahan.
    Jika jumlah warga di satu kelurahan yang terdeteksi memiliki e-KTP masih rendah, waktu survei akan diperpanjang dan sebaliknya, jika sudah selesai sebelum waktunya, juga dihentikan. Data yang didapat dari survei itu akan disesuaikan dengan database yang sudah ada.

         Data yang berbeda, lanjutnya, akan diperbarui dan direkam kembali. Setelah itu, data akan dialihkan ke masing-masing kelurahan untuk diverifikasi ulang pembuatan e-KTP.
    Menyinggung kendala dalam pendataan utnuk e-KTP tesrebut, Metawati mengatakan minimnya pengetahuan warga terkait kegunaan dan pentingnya e-KTP. Banyak masyarakat masih enggan membuat e-KTP hanya karena merasa KTP lama masih bisa digunakan karena tanggal masa berlakunya masih belum berakhir.
    Padahal, katanya, KTP lama selain e-KTP secara sistem sudah tidak berlaku dan tak bisa dipakai untuk keperluan kepengurusan administrasi apapun. “Untuk pelayanan publik saat ini sudah didorong supaya semuanya menggunakan e-KTP. Jika belum punya, warga akan diminta untuk mengurusnya terlebih dulu,” urainya.
    Dispendukcapil saat ini masih memiliki sekitar 1.000 keping bakal e-KTP. Kartu itu baru datang pertengahan pekan lalu. Sebelumnya, Dispendukcapil sempat meminta keeping dari daerah lain, yakni Kota Batu dan Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan pengurusan e-KTP.
    “Selain pendataan untuk warga asli Kota Malang, kami juga menggiatkan pendataan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di kota ini. Data 2015, kami sudah menerbitkan 413 Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKT) dan hingga pertengahan tahun ini, jumlah SKKT yang sudah tersalur sekitar 300,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com