• Dinsosnakertrans Endus Keterlibatan Kades Terkait TKI Ilegal

    0

        Pamekasan, jurnalsumatra.com – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan Provinsi Jawa Timur mengendus adanya keterlibatan oknum kepala desa dalam kasus marak warga menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui jalur ilegal.
    “Wong kadesnya juga ada yang menjadi tekong kok,” kata Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan Arif Handayani, di Pamekasan, Kamis, tanpa menyebutkan identitas kades dimaksud.
    “Tekong” merupakan sebutan bagi seseorang yang menjadi calo bagi para calon TKI yang hendak bekerja di luar negeri.
    Pekerjaan menjadi “tekong” ini, menurut Arif, memang sangat menggiyurkan. Selain menerima upah dari calon tenaga kerja, para “tekong” ini juga mendapat imbalan dari “tokek”, yakni calon majikan dari TKI yang dibawa tekong itu.
    “Ini yang menjadi permasalahan di Pamekasan, kenapa banyak calon TKI yang lebih memiliki berangkat ke luar negeri menjadi TKI melalui jalur ilegal,” katanya lagi.
    Para tekong untuk bisa menggaet calon tenaga kerja biasanya memberi modal pada calon TKI, sehingga mereka bisa berangkat ke luar negeri meski tanpa uang saku.
    “Nanti, bayaran untuk para TKI yang dibawa tekong ini, diterima tekongnya dulu, baru setelah lunas, mereka menerima upah,” kata dia pula.
    Hal itu terjadi, karena antara “tekong” dengan “tokek” sudah bekerja sama dengan baik.
    “Jadi kalau mereka membawa TKI dari Pamekasan ini, tekong-tekong itu sudah tahu sasarannya dimana dan tempat penampungannya dimana,” kata Arif pula.
    Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan itu menambahkan, selama ini memang belum ada laporan adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan praktik seperti itu.
    “Tapi yang namanya tidak prosedural, ya tetap salah menurut ketentuan perundang-undangan, karena warga negara yang masuk negara lain harus disertai dengan dokumen sah,” katanya lagi.

         Arif mengaku, selama ini pihaknya baru mengetahui adanya warga Pamekasan yang menjadi TKI di luar negeri setelah bermasalah.
    Ia mencontohkan seperti adanya TKI asal Pamekasan yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Selangor Malaysia belum lama ini.
    “Kami tahu bahwa ada TKI Pamekasan yang berangkat ke Malaysia, setelah mengalami kecelakaan itu,” kata Arif pula.
    “Tahun ini, tidak ada sama sekali TKI Pamekasan yang berangkat melalui jalur resmi. Padahal, faktanya banyak yang menjadi TKI di luar negeri,” katanya lagi.
    Ia mengemukakan, upaya mengurangi banyak TKI asal Pamekasan yang bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal itu memang sulit dilakukan, karena sudah terbentuk sistem dan pandangan masyarakat, seolah-olah lebih aman melalui perantara tekong.
    “Tapi kami telah bekerja sama dengan paguyuban TKI di Malaysia, untuk saling membantu dan menyadarkan mereka bahwa menjadi TKI melalui jalur yang benar itu penting,” katanya.
    Polanya, kata Arif, jika ditemukan ada TKI asal Pamekasan yang berangkat melalui jalur ilegal, paguyuban TKI yang mengatasnamakan Ikatan Keluarga Madura (IKMA) itu, akan membantu mengurus kelengkapan administrasinya, serta memfasilitasi pemulangannya, apabila terjadi kecelakaan kerja.
    “Kami dari Pemkab Pamekasan juga membantu memberikan fasilitas angkutan dari Surabaya ke Pamekasan apabila terjadi kecelakaan, seperti dalam kasus kapal tenggelam beberapa hari lalu itu,” ujar Arif Handayani lagi.
    Jumlah TKI asal Kabupaten Pamekasan yang dipulangkan dari tempat kerja di luar negeri mulai Januari hingga Agustus 2016 ini sebanyak  32 orang.
    Jumlah ini sedikit berkurang dari tahun sebelumnya, mengingat kala itu terdata sebanyak 43 orang TKI dipulangkan paksa dari negara tempat mereka bekerja, karena berangkat melalu jalur ilegal.
    Sebelumnya, pada 2014 terdata sebanyak 1.600-an orang TKI dipulangkan, karena tidak mengantongi izin resmi alias ilegal.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com