• Di Lahat, Metode Pembagian Proyek Jadi Buah Bibir

    0

    LOGO KABUPATEN LAHATLahat, jurnalsumatra.com – Dari tahun ke-tahun pengerjaan proyek Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) II Kabupaten Daerah (Pemkab) Lahat, terutama cara pembagian kue proyek tersebut. Sehingga, dilapangannya, terus menuai protes dan menjadi buah bibir.

    Menurut sumber yang tidak mau disebutkan mengatakan, bagaimana kue proyek setiap tahunnya tidak bermasalah, jika, mulai pembagian kue proyek yang diduga tidak rata, dan, masih terasa kental dengan istilah tebang pilih.

    “Mungkin, kesalahan ada teknis program pembagian. Tapi, ada juga konsep tidak saling menghidupi alias wak-wek, serta masih sangat kental dengan tebang pilih,” kata sumber.

    Menurutnya, ini bukan mengkudai atau mendekte, mungkin solusi terbaiknya, memposisikan peran masing-masing pihak diantaranya, kontraktor yang dibawah nauangan Asosiasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, terutama didinas yang ada pengerjaan fisik dilingkungan yang ada.

    “Salah satu contoh, adanya upaya dari dinas tersebut memberikan atau menunjuk sebagai pelaksanaan pekerjaan kue proyek bukan warga Lahat, melainkan diluar Lahat. Karena, sudah ada lobi-lobi terlebih dahulu, sementara, masih banyak kontraktor yang dibawah naungan Asosiasi yang ada di Lahat tidak mendapat kue proyek tersebut,” ujarnya lagi.

    Ia menjelaskan, sedangkan solusi lain untuk peran LSM dan wartawan disini diposisikan sebagai control dilapangan. Namun, disayangkan kue proyek di Bumi Seganti Setungguan banyak habis ditelan oleh oknum-oknum anggota DPRD Lahat.

    Diuraikan, Hendri selaku LSM Persada mengatakan, temuan dilapangan setiap tahunnya pembagian proyek di dinas terkait, selalu mendapat protesan. Pasalnya, dalam pembagian kue proyek yang ada, tidak transparan.

    “Sehingga, saat ini, banyak pihak ketiga atau rekanan yang bernaung dibawah asosiasi jasa kontruksi yang mengelukan keadaan sekarang ini,” ujarnya.

    Tidak bisa dipungkiri, sambung Hendri, memang setiap tahun kondisinya penunjukan atau memperkerjakan pihak ketiga disnyalir banyak tidak tepat, sehingga, penggunaan uang Negara untuk proyek itu, terkesan sia-sia alias tidak tepat sasaran.

    “Apalagi sekarang dengan adanya kucuran dana dari ADD, kenapa, toh masing-masing oknum anggota DPRD Lahat masih terus bekerja proyek. Namun, modusnya, orang lain yang ngerjain dilapangan untuk proyek tiap masing-masing Dapil,” tambahnya.

    Terpisah, bebarap Kepala Dinas (Kadis) yang juga enggan disebutkan namanya membenarkan kondisi dilapangan saat ini. “Benar, saat ini kue proyek habis diambil oleh oknum-oknum anggota DPRD Lahat,” katanya, seraya menambahkan, mengakibatkan banyak kontraktor yang ribut tidak mendapatkan kue proyek. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com